Pengamat Usul DPR Klarifikasi Zulhas Soal Kerusakan Lingkungan

Herry menyatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) saat ini sebaiknya mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebijakan yang dikeluarkan Zulhas saat sempat menjabat Menhut 2009-2014.

Di satu sisi, ia menyebutkan, Kemenhut sebaiknya memperkuat langkah penertiban kawasan hutan (PKH) di kawasan Tesso Nilo, Riau. Pasalnya, menurut Herry, sebagian kawasan Tesso Nilo kini telah dipenuhi pohon kelapa sawit.

"Bisa juga (mengeluarkan pernyataan resmi), tapi dengan cara memperkuat PKH, penertiban kawasan hutan, di kawasan Tesso Nilo. Itu taman nasional yang separuhnya berubah jadi kebun sawit," ucap dia.

Sebelumnya, WWF Indonesia menilai musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak dibisa disalahkan kepada satu pihak, terutama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sebab akar persoalan jauh lebih kompleks dan tidak bisa ditimpakan hanya kepada pejabat yang baru memimpin sektor kehutanan.

CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda menekankan, bencana ini merupakan hasil dari proses panjang akibat tata kelola lingkungan yang bermasalah selama bertahun-tahun. Ia menegaskan, kerusakan ekosistem dan lemahnya pengawasan bukanlah persoalan yang muncul secara tiba-tiba.

“Terlihatnya ini sesuatu yang akumulasi ya. Jadi, ini sebetulnya akibat dari pengelolaan yang bertahun-tahun ya, belasan tahun jadi bukan hanya sesaat,” katanya dilansir dari akun resmi WWF Indonesia, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, akar penyebab bencana harus dilihat dari rangkaian kebijakan masa lalu yang memberikan ruang besar bagi eksploitasi kawasan hutan tanpa mitigasi yang memadai.

Aditya menjelaskan, berbagai izin yang dikeluarkan pada periode-periode sebelumnya menjadi bagian dari masalah struktural yang kini menimbulkan dampak besar.

Sehingga, dia menilai, tidak tepat apabila publik hanya menyalahkan menteri yang sedang menjabat.

“Jelas ini bukan kesalahan ataupun sesuatu tanggung jawab yang hanya bisa dibebankan untuk menteri yang sekarang (Raja Juli Antoni), karena ini akumulasi dari kebijakan ataupun pemberian izin menteri-menteri dahulu juga,” tegasnya.

Adapun, Komisi IV DPR RI resmi membentuk Panja Alih Fungsi Lahan untuk menelusuri kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir bandang di Sumatera. Ia pun meminta Kemenhut tak segan menindak pembalak liar meski dibeking jenderal bintang dua dan tiga.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto usai Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

"Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan," ujar Titiek.

Ia menegaskan, DPR meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala bentuk penebangan pohon di kawasan hutan, baik yang legal maupun ilegal.

"Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu. Dan yang untung pun ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu," ujar Titiek.

Titiek meminta, Kementerian Kehutanan mengusut pelaku pembalak liar yang sebabkan banjir di Sumatera. Ia juga meminta, segala bentuk izin koorporasi yang menebang pohon dievaluasi.

"Kami mendukung Kementerian untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini. Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," imbuhnya.