Penjelasan Sjafrie, Jumlah TNI ke Gaza Dikurangi dari 20 Ribu ke 8.000

12 Mar 2026, 21:54 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ketika melantik 12 tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di kantor Kemhan, Jakarta Pusat. (www.instagram.com/@sjafrie.sjamsoeddin)

Intinya Sih

Menhan Sjafrie menjelaskan pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza dilakukan bertahap di bawah ISF, menyesuaikan dengan kontribusi negara lain dan mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia.
TNI akan fokus pada misi kemanusiaan sesuai amanat konstitusi, sementara posisi wakil komandan ISF diberikan kepada perwira TNI berpengalaman dalam tugas internasional.
Kementerian Luar Negeri menegaskan pembahasan Dewan Perdamaian (BoP) ditangguhkan akibat ketegangan di Timur Tengah, dengan prioritas utama melindungi WNI dan menjaga kepentingan nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan alasan Indonesia memilih mengirimkan 8.000 anggota TNI ke Gaza, Palestina di bawah payung International Stabilization Force (ISF). Padahal, semula Presiden Prabowo Subianto lantang menyebut di forum internasional, Indonesia akan mengirimkan 20 ribu pasukan ke Gaza. Namun, pada kenyataannya, negara-negara anggota lain di dalam Board of Peace (BoP) hanya mengirimkan ratusan personel militer ke Gaza.

"Jadi, negara-negara lain cuma ngirim berapa ratus (pasukan). Tapi, yang paling penting bahwa kalau situasi dengan kepentingan nasional, kita lakukan pekerjaan," ujar Sjafrie di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Ia menambahkan, jumlah personel yang dikirim ke Gaza akan bertahap. Ketika ditanyakan berapa personel yang akan dikirim di tahap pertama, Sjafrie minta hal tersebut ditanyakan ke Panglima TNI.

"Soal berapa personel yang akan dikirim, itu urusannya dengan Panglima TNI ya. Karena dia yang mengetahui tahapan operasional," tutur dia.

Namun, lantaran terdapat agresi Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, pembicaraan mengenai Board of Peace (BoP) untuk sementara waktu ditunda. Sebab, fokus dunia kini bergeser untuk meredakan serangan terhadap Iran. Publik di Tanah Air kecewa dengan respons ini, lantaran Indonesia tak memanfaatkan platform BoP untuk berbicara dengan AS dan Israel yang juga jadi anggota.

1. Sjafrie sebut pasukan TNI yang dikirim ke Gaza hanya untuk tugas kemanusiaan

Ilustrasi prajurit TNI sedang berbaris (dok. Dispenad)

Lebih lanjut, Sjafrie memastikan, ketika tiba waktunya pengiriman pasukan ke Gaza, maka pemerintah akan memegang teguh untuk mendahulukan kepentingan nasional yaitu amanat dari konstitusi dan melindungi tumpah darah Indonesia.

"Jadi, kalau kami memberangkatkan pasukan untuk tugas-tugas internasional seperti apa yang tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), ini juga kita harus perhatikan betul yang menyangkut dengan tugas kemanusiaan," ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Ia menambahkan, tugas yang dilaksanakan TNI tidak hanya menghadapi suatu konflik. Tetapi juga tugas-tugas kemanusiaan.

Sjafrie pun menyebut Prabowo sudah memberikan instruksi kepada Kemhan untuk menyiapkan pasukan. "Kami siap untuk berangkat. Kini menunggu perkembangan dari BoP," tutur dia.

Ia mengaku belum bisa memastikan kapan pasukan TNI di bawah payung ISF akan dikerahkan, lantaran dinamika di BoP masih tinggi.

2. Wakil Komandan ISF dari TNI harus punya pengalaman tugas di luar negeri

Menteri Pertahanan sekaligus Ketua harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin, melantik 12 tenaga ahli di DPN (Instagram/@kemhanri)

Ketika ditanya siapa sosok perwira tinggi TNI yang akan dijadikan wakil komandan ISF, Sjafrie mengaku ingin sosok yang memiliki pengalaman dalam tugas-tugas di luar negeri. Ia mengatakan, ada sejumlah perwira dengan kemampuan tersebut.

Sjafrie menambahkan, sejak awal Indonesia sudah mengusulkan agar TNI yang menjadi wakil komandan ISF dan itu dikabulkan oleh Amerika Serikat (AS). "Alhamdulillah, di ISF ditempatkan sebagai wakil komandan," katanya.

Saat ditanyakan siapa sosok wakil komandan ISF dari TNI, Sjafrie meminta pertanyaan itu dialamatkan ke Panglima TNI. "Mau tanya siapa figurnya? Jangan dulu dong. Itu kan urusan Panglima," tutur dia.

Selain Indonesia ada pula empat negara lainnya yang siap mengirimkan pasukan ke Gaza yakni Kosovo, Albania, Kazakhstan, dan Maroko. Sementara Mesir dan Yordania siap untuk melatih personel polisi asal Palestina.

Adapun Amerika Serikat, di dalam pemaparannya di Gedung Putih, Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers hanya memaparkan wilayah operasional pasukan ISF terbagi ke dalam lima sektor yakni Rafah, Khan Yunis, Deir el Balah, Kota Gaza, dan Gaza Utara.

3. Pembahasan tentang BoP ditangguhkan karena Israel-AS serang Iran

Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Sementara, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pembahasan mengenai Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) ditangguhkan sementara, menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, tidak ada pembahasan terkait BoP dalam sepekan terakhir. Fokus utama diplomasi pemerintah saat ini memastikan keselamatan dan pelindungan WNI di wilayah terdampak perang.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold," ujar Yvonne di dalam pemberian keterangan pers pada Jumat (6/3/2026).

Selain memastikan keselamatan dan keamanan WNI di Timur Tengah, Kemlu juga tengah fokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut. Ia juga mendengar desakan sejumlah organisasi masyarakat meminta Indonesia keluar dari BoP menyusul serangan bersama Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Yvonne menjelaskan, partipasi Indonesia dalam BoP atau organisasi internasional lain berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional.

"Saya tekankan sekali lagi bahwa setiap keputusan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam mekanisme internasional apapun, akan didasarkan pada prinsip politik luar negeri Indonesia, dan yang terpenting adalah kepentingan nasional kita," tutur dia.