Penyaluran BLT Subsidi BBM di Provinsi Kepri Dekati 100 Persen

Jakarta, IDN Times - PT Pos Indonesia (Persero) masih berjibaku menyelesaikan penyaluran BLT BBM ke seluruh Indonesia sesuai target penyaluran di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), yang hampir 100 persen.
"Alokasi penyaluran kepada 31.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tersalurkan 99,8 persen. Tersisa 50 KPM di 5 kabupaten dan kota. Target 100 persen hari ini atau lusa. Kendala karena KPM sedang di luar kota atau pindah rumah. Kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk melacak KPM pindah ke mana," kata Executive Manager Kantor Pos Tanjungpinang, Eko Pradinata.
Tanjungpinang termasuk dalam kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Bahkan, banyak yang berlokasi di pulau terpencil. Hal ini menjadi tantangan bagi petugas juru bayar Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT BBM hingga ke tangan KPM.
"Sekitar 80 persen masuk wilayah 3T, ada di pulau terpencil. Bahkan, ada yang 8 jam perjalanan dengan kapal untuk sampai ke kantor pos. Pengalaman cukup berat menyalurkan hingga ke pulau terluar. Kami merasakan kepuasan tersendiri bisa menyampaikan bantuan, meski daerahnya sulit," ucap Eko.
1. Metode penyaluran BLT BBM
Adapun metode penyaluran dilakukan melalui tiga metode, yaitu diserahkan di kantor pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door). Khusus door to door, dilakukan untuk KPM disabilitas, lanjut usia (lansia), maupun sakit.
"Harapannya, semua bantuan tersalurkan 100 persen, karena ini kan amanah dari pemerintah, harus disampaikan," katanya.
Sementara itu, Lurah Dompak, Tanjungpinang, Honggo Zulfika, menyebutkan BLT BBM di Kelurahan Dompak diberikan kepada 141 KPM.
"Alhamdulillah sudah tersalurkan 100 persen. Kami sebagai perangkat kelurahan selalu mengimbau kepada penerima agar bantuan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu kebutuhan keluarga, tidak dipergunakan untuk membeli rokok, minuman keras, atau pulsa," jelas Honggo.
Para penerima bantuan merasa sangat terbantu karena 60 persen warga Tanjungpinang merupakan nelayan, sisanya buruh harian lepas, ASN, dan tidak bekerja karena tua atau sakit.
"Ada beberapa masyarakat yang belum dapat bantuan. Kami telah sampaikan dan diverifikasi oleh Dinas Sosial agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Sejauh ini aman-aman saja," katanya.