Jakarta, IDN Times - Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi buka suara soal peran AK dan T yang diduga sebagai bandar judi online dalam kasus keterlibatan pegawai di Kemkominfo yang kini berubah nama jadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam keterangannya, Budi menjelaskan, dia diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Menkominfo pada 17 Juli 2023, dengan tugas utama antara lain penyelesaian proyek mangkrak BTS 4G dan pemberantasan judol sesuai tupoksi Kominfo.
Ia menjelaskan, mengenai pemberantasan judi online di ranah digital, Kominfo membutuhkan sumber daya di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika dalam jumlah yang memadai termasuk integritasnya.
Ketika mulai bertugas pada 17 Juli 2023, Budi Arie mendapati kekurangan kuantitas dan kualitas (termasuk dugaan pihak-pihak di dalam Kominfo yang diduga terlibat melindungi judi online). Sehingga beberapa orang dirotasi tugasnya.
"Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan take down situs-situs judol sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran," kata Budi Arie kepada Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, dikutip Minggu (10/11/2024).
Oleh sebab itu, untuk mengatasi kekurangan SDM dilakukanlah rekrutmen petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non pegawai Kominfo. Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan take down 10.000 situs per hari.
"Jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online," tutur Budi Arie.
Budi menjelaskan, dalam masa rekrutmen ini beberapa pihak banyak yang mengajukan diri. Termasuk, T menawarkan beberapa orang yang disebutnya termasuk sebagai peretas muda NKRI yang merah putih.
"Munculah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti judol. Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men take down 50.000 sampai 100.000 per hari. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk tapi belakangan mereka mundur," tuturnya.
Budi Arie pun menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judi online.
"AK bukan tidak diterima di Kominfo tapi karena dia lulusan SMK sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajiannya," jelas dia.
Budi Arie mengenal T sebagai aktivis politik dan Stafsus Menhub. Ia mengaku, tidak ada kerja sama apapun sebelumnya.
Ketua Umum Projo itu menuturkan, seluruh proses rekrutmen hingga administrasi ditangani langsung Direktorat Pengendalian, termasuk AK.
Ia pun memastikan, tenaga pengawasan dan penindakan (take down) bekerja dan diawasi di bawah Direktorat Pengendalian, bukan di bawah Budi Arie yang kala itu jabat menteri.
Kemudian, T dan AK serta sejumlah ASN Kominfo diduga menjadi operator bandar judi online. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari take down Kominfo.
Budi Arie memastikan, dirinya tidak ada kaitannya dengan aktivitas para pelaku dalam melindungi situs judol. Ia memastikan, selama 15 bulan menjadi Menkominfo konsisten memberantas Judi Online sesuai kewenangannya.
"Jangankan melindungi 1000 situs judol bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana," tegasnya.
Ia lantas mengaku justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. T disebut "bermain" tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, dan Menteri.
"Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol," imbuh Budi Arie.
Lebih lanjut, ia berharap publik bisa fokus untuk memantau penangkapan bandar besar judi online seperti perintah Presiden Prabowo, agar tak terkecoh isu dan framing pasca penangkapan sejumlah pegawai Komdigi.