Perbedaan NU dan PBNU: Tugas hingga Sejarahnya

NU merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang menaungi seluruh jemaah, kader, serta struktur dari tingkat pusat hingga ranting desa. Sementara itu, PBNU adalah kepengurusan tertinggi NU yang berada di tingkat nasional dan menjadi motor eksekutif yang menjalankan kebijakan organisasi. Jadi, PBNU adalah bagian dari struktur organisasi NU.

NU memiliki badan otonom, lembaga, serta jaringan kultural dan sosial yang sangat besar. PBNU berfungsi sebagai pelaksana keputusan muktamar, penyusun kebijakan, pengambil sikap resmi organisasi, serta pihak yang mewakili NU dalam isu nasional maupun internasional.

NU merupakan identitas sosial-keagamaan yang mencakup jutaan warga, lembaga pendidikan, pesantren, dan kegiatan keagamaan. Sebaliknya, PBNU terdiri dari individu-individu yang diangkat sebagai pengurus inti untuk mengelola organisasi. Dengan kata lain, NU adalah keseluruhan tubuh organisasi, sedangkan PBNU hanyalah salah satu bagian dalam struktur tersebut.

Dikutip dari laman nu.or.id, NU berawal dari pembentukan Komite Hijaz, ketika para ulama pesantren khawatir atas rencana Dinasti Saud membongkar makam Nabi dan menghapus praktik bermazhab di Hijaz. Kebijakan yang hanya mengakui mazhab Wahabi itu dianggap mengancam tradisi dan peradaban Islam.

KH Abdul Wahab Chasbullah kemudian mengusulkan agar delegasi Indonesia di Muktamar Dunia Islam 1926 mendesak Raja Ibnu Saud melindungi kebebasan bermazhab. Namun usul itu tak mendapat dukungan kelompok modernis dalam Centraal Comite Chilafat (CCC).

Karena diplomasi buntu, Kiai Wahab membentuk Komite Hijaz sendiri pada Januari 1926 dengan restu KH Hasyim Asy’ari. Para ulama kemudian menunjuk KH Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi. Dari kebutuhan memiliki lembaga resmi yang berhak mengirim utusan itulah lahir Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926.

NU lahir sebagai ikhtiar ulama untuk menjaga tradisi Islam, membela kebebasan bermazhab, serta merespons berbagai persoalan keagamaan, sosial, dan kolonialisme.

Ketika Jam’iyah Nahdlatul Ulama resmi berdiri pada 31 Januari 1926, para ulama tidak hanya mendirikan organisasi, tetapi juga langsung membentuk struktur kepengurusan pusat yang disebut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Rais Akbar (pemimpin tertinggi) pertama yaitu KH Hasyim Asy’ari.

Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan, Ahmad Mujtaba, mengatakan, setidaknya ada tiga tugas pokok NU sejak didirikan hingga saat ini, yaitu menjaga keberlangsungan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, memastikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap kokoh, serta merawat keberadaan NKRI sebagai bentuk negara yang telah disepakati para pendiri bangsa.

Sedangkan tugas PBNU, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, HM Muzamil, mengatakan, ada empat tugas utama pengurus NU sebagaimana yang disampaikan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ali Ma'sum periode 1980-1984. 

Pertama, Talabul Ilmi, yaitu kewajiban bagi warga dan pengurus NU untuk terus menuntut dan menyebarkan ilmu. Hal ini menjadi landasan agar NU dihuni oleh orang-orang yang cerdas dan berakhlak mulia.

Kedua, Silaturahim, yakni menjaga hubungan baik dengan sesama warga NU, ulama, pemerintah, dan masyarakat luas. Melalui silaturahim, tercipta kekuatan kebersamaan yang mampu membesarkan NU sekaligus menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

Ketiga, melakukan syiar Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, yang berarti menjalankan aktivitas dakwah secara berkelanjutan. Selain misi dakwah, syiar ini juga mencakup pelestarian tradisi serta amaliyah yang berkembang di tengah masyarakat.

Keempat, meningkatkan taraf hidup agar setiap pengurus dapat menjalankan amanah sesuai perannya. Poin ini menegaskan bahwa pengurus perlu memahami bahwa tugas yang mereka emban merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat, sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.