Perludem: Cara Paling Efektif Tekan Politik Uang adalah Diskualifikasi

Peneliti hukum Perludem Fadhli Ramadhani menjelaskan, cara yang paling tepat untuk membenahi moral para peserta Pemilu adalah dengan menindak tegas secara administrasi.

"Ada sanksi administratif diskualifikasi sebagai calon itu kan yang kemudian bisa memberikan dampak atau efek jera, dari saya sanksi diskualifikasi itu akan jauh lebih efektif daripada memenjarakan orang atau meminta denda itu kan mereka bisa bayar saja," terang Fadhli usai menghadiri diskusi bertema "Membongkar Money Politic di Pilkada 2018" di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Berdasar penelitiannya mengenai politik uang, sebenarnya cara tersebut sudah tidak lagi ampuh digunakan para tim sukses atau peserta pemilu untuk bisa meraih suara dari masyarakat.

"Ini dalam konteks Pileg hanya 10-15 persen saja orang yang menerima politik uang itu akan menentukan pilihannya kepada orang yang memberikan uang," terang Fadhli.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa praktik politik uang masih tumbuh subur menjelang pemilihan karena para calon tidak percaya diri apabila tidak melakukan hal tersebut karena mereka berpikir para penantangnya akan melakukan hal serupa guna memenangkan kontestasi Pemilu.

"Psikologis seperti itu yang masih membuat politik uang tumbuh subur seolah-olah dia tidak percaya diri dengan apa yang mereka tawarkan dan apa yangg dia gagas," ujarnya.

Meskipun Bawaslu sudah menemukan adanya indikasi politik uang selama penyelenggaraan Pemilukada, namun hingga saat ini sanksi tegas secara administrasi tersebut belum juga diberikan kepada calon yang melanggar.

"Yah saya tidak tahu ya kenapa itu macet dilakukan, mungkin saja kesulitan untuk melakukan pembuktian dan lain sebagainya, menurut saya itu bagian dari penyidikan yang harus terus diperbaiki. Regulasi tidak ada yang mempersulit lagi menurut saya," ungkapnya.

Baca juga: Temuan Politik Uang, Sulsel Tertinggi dengan 8 Kasus