Pernyataan Prabowo Soal Pemindahan Kedutaan Australia Tuai Polemik

Menurut anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, pernyataan Prabowo bertolak belakang dengan semangat konstitusi Indonesia seperti yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Selain itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. 

Ia menilai dengan memindahkan gedung kedutaan ke Yerusalem Timur, maka sama saja mengakui kota itu sebagai ibukota Israel. 

"Selain itu, ini juga bentuk mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Jadi, Indonesia memang sudah sepatutnya memprotes rencana pemindahan kedutaan negara mana pun ke Yerusalem, termasuk Australia," ujar Meutya melalui keterangan tertulis pada hari ini. 

Pernyataan Prabowo, ujar mantan jurnalis itu, juga berpotensi melukai perjuangan Bangsa Palestina dan warga Indonesia yang selama ini justru ikut memperjuangkan agar Palestina menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya. 

Kalau memang Negeri Kanguru serius memindahkan gedung kedutaannya dan mengikuti langkah Amerika Serikat, maka mereka telah melanggar beberapa resolusi PBB yang telah menetapkan Yerusalam ada di bawah naungan organisasi internasional itu. 

"Sebagai negara sahabat, kami sepatutnya mengingatkan Australia sebagaimana pemerintah telah memprotes langkah AS," kata Meutya. 

Tak mau ketinggalan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menuding pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo sengaja dilakukan untuk mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu. 

"Padahal, pilpres bukanlah sekedar kontestasi tanpa prinsip. Seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh capres harus mengacu kepada konstitusi dan konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak kepada kemerdekaan Palestina," ujar Hasto melalui keterangan tertulis pada hari ini. 

Itu saja, kata Hasto, belum cukup. Semua capres juga bisa mencari solusi atas status kota Yerusalem yang saat ini berada di yurisdiksi hukum internasional. 

"Jadi, jangan gadaikan kebijakan politik luar negeri untuk kepentingan sempit," kata dia. 

Sementara, Partai Gerindra menilai tidak ada yang keliru dari pernyataan sang Ketua Umum dua hari yang lalu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, menyebut isu pemindahan kedutaan itu merupakan urusan negara lain, sehingga Indonesia tidak perlu ikut campur. 

"Itu kan urusan kekuasaan negara lain. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo benar," ujar Ferry di Istora Senayan pada Kamis kemarin. 

Sebagai negara yang berdaulat, kata Ferry lagi, Australia berhak memindahkan gedung kedutaannya. 

"Dan kita enggak punya hak untuk mencampuri," tutur dia. 

Namun, Ferry justru ikut menuding balik kubu Jokowi. Ia menganggap justru pihak Jokowi-Ma'ruf Amin yang tidak memahami hal-hal yang menyangkut hubungan luar negeri. 

"Pak Jokowi enggak ngerti kali. Enggak pernah baca tentang hubungan internasional," katanya. 

Sementara, dalam pandangan peneliti Departemen Hubungan Internasional (HI) Centre Strategic International Studies (CSIS), Andrew Mantong, pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo akhirnya menjadi ramai di publik, lantaran tahun ini adalah tahun politik. Isu Palestina pun selama periode kampanye, masih dibungkus dengan label agama. 

"Kemudian, kebanyakan orang, termasuk media juga turut berperan meletakan Prabowo condong lebih pro Islam sehingga kata-katanya lebih kontroversial. Kalau melihat barisan pendukung Prabowo, tentu mereka mengharapkan dalam isu ini, dia akan memberikan respons yang lebih keras," kata Andrew kepada IDN Times melalui telepon pada hari ini. 

Salah satu kalimat yang mungkin diharapkan keluar dari mulut Prabowo, kata dia, isu Palestina-Israel benar-benar mengganggu umat Islam. Menurut Andrew apa yang diucapkan oleh Prabowo dua hari yang lalu justru menunjukkan posisinya ada di mana.

"Terlepas dari barisan dari koalisi yang kini mendukungnya (PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya)," kata dia.

Tetapi, apakah yang diucapkan oleh Prabowo sudah tepat terkait rencana pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem Timur? Andrew menilai kalimat Prabowo tidak keliru, namun kurang lengkap. Pernyataan Prabowo dalam mata Andrew kurang prinsipil. 

"Kalau mengacu ke kiblat prinsip, maka selaku pemimpin tidak hanya mementingkan kepentingan nasional, tetapi juga bagaimana aturan-aturan internasional juga harus dijalankan secara konsisten," katanya. 

Walaupun, memang itu hak dari Australia untuk memindahkan kedutaannya ke dari satu tempat ke tempat lain, tetapi Indonesia juga punya hak untuk memprotes Negeri Kanguru. 

"Supaya prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia di dalam kedaulatan, juga tercermin di dalam hubungan Indonesia dengan Australia. Apalagi hubungan kedua negara kini tengah menanjak," tutur dia.