Perpres Jokowi yang Naikan Iuran BPJS Digugat Lagi ke Mahkamah Agung

Menurut Rusdianto, menaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Sebab, akar utama permasalahannya adalah manajemen dan tata kelola BPJS Kesehatan yang diabaikan. Poin itu, kata Rusdianto, sudah disampaikan oleh hakim agung dalam putusan gugatan Perpres nomor 75 tahun 2019. 

"Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen," kata Rusdianto melalui keterangan tertulis. 

Adanya defisit keuangan di dalam tubuh BPJS Kesehatan juga diamini oleh staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. Dalam cuitannya pada pekan lalu di media sosial, Yustinus menyebut defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp27,4 triliun. Hal itu disebabkan adanya ketidakpatuhan pembayaran iuran dari peserta kelas I dan II. 

Rusdianto juga mengatakan gugatan itu mereka daftarkan ke MA sekaligus untuk mengecek apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan kualitas pelayanan yang mereka berikan selama ini. 

"Harus bisa dibuktikan adanya perubahan perbaikan pelayanan, termasuk hak-hak peserta dalam mengakses obat dan pengobatan dengan mudah," tutur dia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sudah memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahwa kenaikan iuran tidak akan menutupi defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Sebab, menaikan iuran hanya menjadi solusi sementara. 

Senada dengan KPCDI, komisi antirasuah menilai akar permasalahan dari defisitnya keuangan BPJS karena adanya tata kelola yang cenderung tidak efisien dan tidak tepat. 

"Sehingga, kami berpendapat solusi menaikan iuran BPJS sebelum ada perbaikan seperti yang pernah kami rekomendasikan tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan," ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis pekan lalu. 

Tetapi, rekomendasi yang disampaikan ketika Terawan diangkat jadi Menkes itu tidak diakomodir. 

Sementara, dalam program Rosi yang tayang di stasiun Kompas TV, Menteri Keuangan Sri Mulyani malah menyarankan bagi warga yang tak sanggup kenaikan iuran di kelas I dan II, agar turun saja ke kelas III. Tarif kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku efektif pada Juli mendatang. 

Peserta kelas I diharuskan membayar iuran per bulan Rp150 ribu, kelas II membayar Rp100 ribu dan kelas III dikenakan tarif Rp25.500. Menurut perempuan yang akrab disapa Ani itu, untuk peserta kelas III masih diberikan subsidi oleh pemerintah pada tahun ini. Tetapi, tahun 2021, subsidinya akan dicabut. 

"Perbedaan selisih dari yang harusnya dibayarkan Rp42 ribu, tetapi sekarang Rp25.500, itu dibayarkan pemerintah. Itu tetap sama seperti yang ada di dalam Perpres, artinya yang PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) kelas III tetap sama," kata perempuan yang akrab disapa Ani itu. 

"Ya, kalau memang gak kuat turun aja ke kelas III (di mana iurannya) Rp25.500, gitu kan?" tanya Ani lagi.