Jakarta, IDN Times - PKS resmi mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan sistem proporsional terbuka.
Uji materi UU ini sebelumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang menginginkan pemilu dilakukan dengan proporsional tertutup. Perkara ini telah teregister di MK dengan Nomor 114/PUU-XX/2022.
Adapun PKS mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait pada Senin, 9 Januari 2023.
PKS mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara itu, untuk meminta MK tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 lalu, bahwa pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017.
Pendaftaran permohonan dilakukan oleh kuasa hukum PKS, Zainudin Paru. Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS ini mengatakan, pengujian UU Pemilu tentang Sistem Proporsional Terbuka menjadi Sistem Proporsional Tertutup merupakan kemunduran demokrasi, apalagi sistem ini sudah pernah diuji di MK sebelumnya.
Lebih lanjut Zainudin berharap, MK menerima permohonan judicial review PKS tersebut, dan konsisten dengan hasil uji UU Pemilu tentang Sistem Pemilihan Umum yang pernah diputuskan sebelumnya.
"PKS memandang putusan MK pada 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung, orang per orang. Sistem proporsional terbuka dinilai tidak lagi menyerahkan kewenangan penuh pada partai politik," ujar Zainudin dalam keterangannya.
PKS memilih sikap mempertahankan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, karena dinilai sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Penggunaan sistem proporsional tertutup justru malah akan memukul mundur demokrasi Indonesia.
Sebagaimana disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pertemuan delapan ketua umum partai politik (parpol) yang diadakan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, pada Minggu (8/1/2023).
Pada pertemuan tersebut, Syaikhu menyampaikan, penerapan kembali sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Meskipun masih memiliki kekurangan, sejauh ini sistem proporsional terbuka jauh lebih baik dibandingkan sistem proporsional tertutup.
"Jangan sampai penyelenggara pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," ujar dia.
Menurut Syaikhu, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
"Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," imbuh dia.