Pertinggi NasDem Bakal Laporkan SBY ke Bareskrim Polri, Kenapa?
Jakarta, IDN Times - Prahara antara Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Partai Demokrat terus berlanjut. Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, berencana melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Sahroni mengaku melaporkan Presiden ke-6 RI itu atas nama pribadi bukan partai.
"Saya akan melaporkan atas nama pribadi Pak SBY karena telah membuat berita bohong. Nanti pelaporan menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE)," ungkap Sahroni kepada IDN Times melalui telepon pada pagi ini.
Berita bohong yang dimaksud Sahroni yaitu terkait pernyataan SBY soal pertemuan Anies Baswedan dengan petinggi Partai Demokrat di Cikeas pada 25 Agustus 2023. Dalam keterangan pers yang disampaikan SBY pada 1 September 2023, ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu dianggap telah menyebarkan berita bohong dalam pertemuan tersebut.
"Pak SBY kan bilang ke publik bahwa dalam pertemuan 25 Agustus 2023 lalu itu sudah ada pembicaraan mengenai jadwal deklarasi Anies-AHY. Di situ ada saya. Gak ada pembicaraan mengenai itu. Saya ada di situ kok ikut mendampingi dua jam pertemuan itu," kata dia.
1. NasDem tegaskan belum ada komitmen apapun untuk menjodohkan Anies dengan AHY
Lebih lanjut, menurut Sahroni, belum ada komitmen apapun hingga akhir Agustus 2023 untuk memasangkan Anies dengan AHY. Ia pun meminta kepada Demokrat agar tidak menyebarkan kabar bohong atau hoaks di ruang publik.
"Dalam pertemuan itu, tidak ada pembicaraan sama sekali terkait rencana deklarasi Anies-AHY. Itu sama sekali gak ada! Jangan bikin berita bohong di publiklah. Kan ini sekarang narasinya seolah-olah sudah ada komitmen. Belum ada komitmen (untuk menjodohkan) Anies-AHY," kata dia.
Di sisi lain, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengakui memang ada catataan pribadi dari Anies kepada AHY untuk memintanya menjadi bakal cawapres. Meski begitu, kata Sahroni, catatan pribadi dengan tanda tangan Anies itu bukan jaminan bahwa perjodohan tersebut sudah resmi.
"Itu pun masih perlu satu langkah lagi terkait kerja sama politik ini berdua. Tapi, ini kan gak ada," ujar Sahroni.