Pesan Arsul ke Erick Thohir: Bila Ada Reshuffle, PPP Dapat Kursi Wamen

31 Okt 2022, 22:40 WIB

Menteri BUMN, Erick Thohir dan Waketum PPP, Arsul Sani saat hadiri acara PPP pada Senin, 31 Oktober 2022. (www.instagram.com/@arsul_sani_af)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani sempat menyampaikan aspirasinya ketika menerima kunjungan Menteri BUMN, Erick Thohir, ke kantor DPP PPP pada Senin, (31/10/2022). Arsul menitipkan pesan kepada Erick agar membisikan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar jatah kursi PPP di kabinet Indonesia Maju II ditambah.

"Ke depan, Pak Erick nanti tolong bisikin Pak Jokowi, kalau ada reshuffle, (kursi) PPP ditambah paling enggak Wakil Menteri kalau enggak ya kursi Menteri," ujar Arsul yang direspons tawa Erick pada siang tadi.

Ia pun berjanji bakal mengusulkan calon Wakil Menteri di kabinet merupakan perempuan. Asal musyawarah nasional berjalan mulus.

Menurut Arsul, kader perempuan yang bakal diajukan ke Jokowi harus melalui keputusan Musyawarah Nasional (Munas) lebih dulu. Bila kader tersebut tidak lolos, maka tak akan diajukan untuk menduduki kursi Wamen.

PPP, kata Arsul, sengaja memilih kader perempuan untuk mengisi kursi di kabinet karena ingin terlihat sebagai partai Islam yang progresif. "Kita akan buktikan, kita (PPP) sebagai partai Islam progresif dalam isu-isu perempuan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Arsul pun berharap perempuan mendapatkan alokasi kedudukan yang proporsional dengan laki-laki. Lalu, kapan rencananya Presiden Joko "Jokowi" Widodo melakukan perombakan kabinet?

1. Jokowi tak menampik bakal dilakukan perombakan kabinet

Presiden Jokowi bersama dengan Istrinya Ibu Iriana (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Isu perombakan kabinet kembali kencang berhembus usai Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang bakal diusung dalam pemilu 2024. Selama ini, Anies digambarkan sebagai sosok yang berseberangan dengan Jokowi. Maka, desakan untuk mengganti Menteri dari Partai NasDem kian menguat.

Jokowi pun tak menampik rencana perombakan kabinet memang ada. "Rencana (reshuffle) selalu ada," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kecamatan Cileunyi, 13 Oktober 2022 lalu.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan perombakan kabinet akan diputuskan. "Pelaksanaan nanti diputuskan," katanya.

Kritikan juga disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal langkah NasDem. Menurut Hasto, sikap NasDem telah melanggar etika politik.

"Partai politik pengusung Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin kan terikat etika politik," pada 10 Oktober 2022 lalu.

Sejauh ini ada tiga Menteri yang bernaung di Partai NasDem. Pertama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate.

2. Surya Paloh bakal legawa kalau tiga menteri NasDem kena reshuffle

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (kiri) ketika berdialog dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara pada 22 November 2021. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Sementara, ketika ditanyakan responsnya bila menteri dari NasDem bakal kena reshuffle, Surya Paloh mengatakan Jokowi tahu arti keberadaan NasDem di lingkar pemerintahan saat ini. Namun, ia mengatakan bila Jokowi merasa keberadaan NasDem tak lagi dianggap memberikan peran penting di Kabinet Indonesia Maju dan tetap kena reshuffle, maka Paloh pun bakal bersikap legawa.

"Kalau misalnya masih dianggap tetap diperlukan (di kabinet), saya menghargai. Tapi, kalau dianggap 'ah, NasDem ini gak ada gunanya lagi nih, saya suruh pinggir saja', maka saya akan menghormati itu," ujar Paloh di Wisma Nusantara pada 26 Oktober 2022 lalu.

Paloh pun menepis bahwa pidato yang disampaikan oleh Jokowi di HUT ke-58 Golkar tengah menyindir NasDem. Di dalam pidatonya, Jokowi meminta agar Golkar tidak sembrono dan terburu-buru dalam mengusung capres.

Menurut Paloh, urusan perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Jokowi selaku presiden. "Saya pikir itu adalah hak Bapak Presiden ya. Jadi, sekali lagi kita konsisten di sana," kata dia.

3. PPP hanya punya satu kursi di Kabinet Indonesia Maju II

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sementara, di Kabinet Indonesia Maju jilid II, PPP hanya kebagian satu kursi yaitu sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kursi itu hingga kini masih dijabat oleh Suharso Monarfa.

Ketika dilantik pada 2019 lalu, Suharso masih menjabat Ketum PPP. Namun, kini Suharso dilengserkan dari kursi ketum lantaran dianggap telah menghina ulama karena menyebut soal amplop saat berkunjung ke pesantren.

Ketika itu, Arsul Sani yang masih menjabat Sekjen menyebut bahwa bagi-bagi jabatan tak selalu harus kursi Menteri. Menurutnya, Jokowi tidak akan pernah lupa perjuangan PPP yang ikut memenangkannya periode kedua sebagai presiden.

"Kita gak melihat bahwa seolah-olah power sharing yang diberikan kepada PPP hanya di kabinet saja. Kan, kita tidak tahu, Pak Jokowi misalnya ada pikiran untuk katakanlah di beberapa kementerian ada posisi wamen (Wakil Menteri)," kata Arsul pada Oktober 2019 lalu di Komplek DPR Senayan, Jakarta Pusat.

Ia mengaku yakin bahwa Jokowi bakal tetap memberikan jatah tambahan kursi pejabat publik bagi PPP. "Masak sih dia (Jokowi) gak ingat PPP gitu lho. Untuk nambahin kursi (bagi PPP) gitu lho. Kan ada juga posisi-posisi jabatan publik yang lain," tutur dia lagi.