Pesan Luhut ke Haris Azhar: Gak Usah Gengsi untuk Minta Maaf

02 Sep 2021, 15:41 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mewanti-wanti KontraS dan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, agar dalam menyampaikan pendapat tetap pada koridornya. Pernyataan ini terkait tudingan yang disampaikan oleh Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dan Haris, bahwa Luhut ikut bermain konsensi tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

"Perlu kami tegaskan sebelum riset yang dimaksud disebarluaskan, tidak pernah ada klarifikasi kepada pihak yang dituduh dalam hal ini Pak Luhut," ujar Jodi dalam keterangan tertulis pada Kamis (2/9/2021).

Ia mengatakan informasi yang disebarluaskan ke publik bersifat menyesatkan. Sebagai individu, kata dia, Luhut juga berhak membela diri.

"Dengan menjadi LSM HAM tidak memberikan Anda lisensi untuk melanggar HAM orang lain," kata dia lagi.

Pihak Luhut tegas membantah ikut bermain dalam konsesi tambang di Papua. Namun, ia tak menampilkan dokumen tertulis untuk menyanggah hasil riset yang dipaparkan oleh sejumlah organisasi seperti KontraS, JATAM, WALHI hingga Pusaka.

Dugaan keterlibatan mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu pernah disampaikan oleh KontraS tak bersifat langsung. Meski perusahaan milik Luhut yakni Toba Sejahtera Group memiliki saham di perusahaan lain yakni, Tobacom Del Mandiri yang disebut memiliki konsesi tambang emas di Papua.

Bila tidak ada titik temu, apakah Luhut akan membawa masalah ini ke ranah pidana?

1. Kuasa hukum Luhut sudah layangkan somasi kedua bagi Haris Azhar dan Fatia

Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar ketika berbicara di program siniar dengan Fatia Maulidiyanti (Tangkapan layar YouTube Haris Azhar)

Sementara, kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang mengatakan sudah mengirimkan surat somasi kedua kepada Haris dan KontraS. Somasi kedua dilayangkan karena dalam somasi pertama yang dikirimkan pada 26 Agustus 2021 lalu, pihak Luhut tidak mendapatkan penjelasan mengenai motif soal pencemaran nama baik kliennya. Selain itu, belum ada bukti dan fakta bahwa Luhut punya saham di sebuah perusahaan yang mendapat konsesi tambang emas di Intan Jaya, Papua.

Menurut Juniver tudingan Luhut punya saham itu adalah pernyataan tidak berdasar, sekadar opini, fitnah pencemaran, dan berita bohong. "Kami sudah kirim surat somasi kedua pada hari ini," ujar Juniver ketika dihubungi oleh IDN Times pada Kamis (2/9/2021).

"Setelah kami cermati, surat jawaban itu belum menjawab substansi somasi,” katanya.

Sama seperti di dalam somasi pertama, pihak Luhut mengaku masih menanti bukti yang disampaikan oleh Haris dan Fatia soal dugaan keterlibatan Luhut dalam ekstrasi penambangan emas di Papua. "Kami juga memberikan waktu 5X24 jam bagi mereka untuk menjawab," tutur dia.

Ia pun mewanti-wanti bila Fatia dan Haris tidak bisa membuktikan maka Luhut bakal melaporkan mereka ke pihak kepolisian.

2. Luhut dorong Haris Azhar dan Koordinator KontraS tak gengsi untuk minta maaf

IDN Times/Margith Juita Damanik

Sementara, Jodi mengatakan Luhut terbuka untuk memberikan pintu maaf bila tudingan keduanya tak terbukti. "Gak usah gengsi," kata Jodi.

Ia menambahkan dengan adanya somasi ini, mantan jenderal di TNI AD tersebut ingin menjaga agar demokrasi tetap sehat. Sehingga, ke depannya ketika hendak menyampaikan ekspresi bisa diiringi dengan etika.

"Tidak ada kebebasan yang absolut, kalau iya maka chaos bisa terjadi. Siapa pun bisa saling tuduh seenaknya dan menimbulkan kebencian antar kelompok," tutur dia lagi.

3. Haris Azhar kutip laporan sejumlah organisasi soal Luhut bermain konsesi tambang di Papua

Haris dan Fatia membahas mengenai dugaan keterlibatan Luhut melalui perusahaannya, Tobacom Del Mandiri di akun YouTube Haris. Video berdurasi 26 menit dan 51 detik itu diunggah pada 20 Agustus 2021 dengan judul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!"

Dugaan keterlibatan Luhut dalam konsesi aktivitas penambangan di Blok Wabu dikutip Haris dari riset yang dilakukan sejumlah organisasi mulai dari WALHI, JATAM, YLBHI, hingga Pusaka. Salah satu temuan dari riset tersebut adalah adanya rencana untuk mengeksploitasi emas yang berada di Blok Wabu. Rencana tersebut sudah menuai penolakan dari warga setempat karena bertentangan dengan hak kepemilikan ulayat warga.

Di dalam diskusi itu, Fatia menyebut, selain BUMN Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang memegang hak konsesi, juga ada PT Freeport Indonesia dan Tobacom Del Mandiri. Perusahaan terakhir yang disebut merupakan anak perusahaan dari Toba Sejahtera Group.

"Direktur Tobacom Del Mandiri adalah purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Saham Toba Sejahtera Group juga dimiliki oleh salah satu pejabat yaitu Luhut Binsar Pandjaitan, Lord Luhut. Jadi, bisa dikatakan Lord Luhut bermain dalam aktivitas pertambangan di Papua," kata Fatia di tayangan video tersebut.