Pesan Menkes untuk Ketua KKI: Tingkatkan Mutu Tenaga Medis

Budi mengucapkan selamat kepada Arianti sekaligus mengingatkan bahwa KKI merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab membangun kualitas tenaga kesehatan nasional.

Dia menekankan agar KKI memiliki ambisi besar untuk meningkatkan kualitas dokter dan tenaga medis Indonesia hingga menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN.

“Bu, pakai ambisi yang tinggi. Benar-benar kita harus bangun ini mutu dari tenaga medis dan tenaga kesehatan kita minimal sama di ASEAN. Harusnya yang terbaik di ASEAN. Itu banyak PR yang harus kita lakukan. Itu adalah tugas kita bersama, tapi Ibu Ade di depan” ujar dia.

Menkes mengatakan, pembangunan kualitas layanan kesehatan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, KKI harus bekerja kompak dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan sebagai “triumvirat” agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan tetap terjangkau.

“Dan yang kedua yang kita minta, Ibu Ade, dalam membawa, membangun tenaga kesehatan ini ke depan, memang harus koordinasi keluar dengan saya dan BPJS. Kan Ibu kan gak mungkin bikinnya sebagus-bagusnya tapi pembiayaannya gak ada, itu kan gak mungkin kan? Atau bikin sebagus-bagusnya, Pak Menkes enggak kasih rumah sakit sama alat-alatnya, kan gak mungkin juga gitu. Itu sebabnya koordinasi itu penting, Bu,” ujar dia.

“Jadi Ibu harus menjaga "Triumvirat" ini. Antara Kemenkes, KKI, BPJS, kita harus berkoordinasi bersama, kita harus kompak bersama-sama, antara Ketua Konsil Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan,” ucap dia

Budi juga mengingatkan, KKI memiliki “triumvirat internal” yang harus berjalan efektif, yaitu Kolegium, Majelis Disiplin Profesi (MDP), dan Konsil. Kolegium bertanggung jawab menetapkan standar kurikulum dan pendidikan berkelanjutan, termasuk SKP agar kompetensi dokter terus meningkat.

Sementara itu, MDP berwenang memberikan sanksi jika tenaga medis melakukan pelanggaran. Dengan demikian, standar mutu, pembinaan, peningkatan kompetensi, dan penegakan disiplin berjalan seimbang. Kolaborasi di antara ketiga unsur ini harus solid agar mutu pelayanan kesehatan dapat terjaga.

Budi mengatakan, keputusan KKI tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan profesi, rumah sakit, atau pemerintah. 

“Tanggung jawab Konsil Kesehatan Indonesia adalah bagi 280 juta masyarakat Indonesia. Itu sebabnya kata pelantikan, bukan hanya untuk 100 ribu pegawai Kemenkes, bukan tanggung jawabnya ke 276 ribu dokter, bukan tanggung jawabnya ke 1,8 juta perawat sama tenaga kesehatan lain. Tanggung jawab Ibu adalah ke 280 juta masyarakat Indonesia. Untuk itu nanti Ibu mesti menyeimbangkan. Ibu play a very significant role,” ujar dia.

KKI harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, termasuk dalam penyusunan kompetensi dan distribusi tenaga medis agar layanan kesehatan tidak menumpuk di Jawa saja dan dapat dinikmati secara merata di seluruh Indonesia.

“Ibu pasti nanti akan menemukan kompetensi-kompetensi, saya dengar, kan paling sibuknya KKI adalah ramainya kompetensi-kompetensi yang di-share, yang puluhan tahun gak selesai-selesai. Ibu balik lagi, baiknya buat masyarakat apa? Kalau buat masyarakat kan akses yang mudah, kualitas yang baik. Jangan kualitas yang baik tapi hanya untuk Jawa saja,” ujar dia.

“Aku titip Bu, at the end of the day, keputusan yang Ibu ambil itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat,” ucap dia.