Menkes: Punya BPJS Belum Jamin Mutu Pelayanan Kesehatan
- UHC Indonesia baru menghitung yang punya kartu BPJS
- Punya BPJS bukan berarti semua orang bisa dapat pelayanan
- UHC akan tercapai jika pelayanan berkualitas dan terjangkau
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, capaian Universal Health Coverage (UHC) Indonesia belum sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya, UHC bukan hanya soal banyaknya masyarakat yang memiliki BPJS, tetapi juga kemampuan negara menjamin layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses.
Hal ini ia sampaikan dalam acara The 1st National Forum of The Indonesian Health Council di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
“Oh ternyata, kalau kita tuh lebih dilihat yang pegang kartu BPJS berapa, itu Universal Health Coverage. Enggak gitu ternyata. Definisi WHO, Universal Health Coverage adalah akses yang baik, yang mudah, kualitas yang bagus, baru kemudian harga yang terjangkau,” ucapnya.
1. UHC Indonesia baru menghitung yang punya kartu BPJS
Menkes menyebut, selama ini Indonesia mengklaim UHC berdasarkan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS. Padahal, WHO memiliki ukuran yang lebih luas, termasuk akses, mutu layanan, dan perlindungan finansial bagi pasien.
“Jadi, yang kita persepsi selama ini bahwa UHC itu adalah punya kartu BPJS sehingga bisa mendapatkan harga yang terjangkau, itu hanya satu dari tiga definisi UHC mengenai layanan kesehatan. Yaitu aksesnya harus bagus, harus mudah, dan mutunya harus baik,” ujarnya.
2. Punya BPJS bukan berarti semua orang bisa dapat pelayanan
Menkes menegaskan, memiliki jaminan kesehatan tidak otomatis memastikan warga mendapatkan pelayanan yang layak. Masih banyak kasus pasien harus berpindah fasilitas hingga ditolak rumah sakit karena layanan belum merata dan mutu belum setara di seluruh daerah.
“Jadi sebenarnya percuma punya kartu, tapi begitu dia datang ke rumah sakit enggak bisa dilayani, alatnya enggak ada, dokternya enggak ada, itu UHC-nya masih rendah. Ya, atau kita punya kartu tapi kemudian masuk ke satu rumah sakit, layanan kesehatannya jelek. Ya itu tetap UHC-nya masih rendah,” jelasnya.
3. UHC akan tercapai jika pelayanan berkualitas dan terjangkau
Budi menekankan bahwa UHC baru bisa dianggap tercapai jika masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, kompeten, dan berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang membebani.
“Kita bertiga ini (Kementerian Kesehatan, Konsil Kesehatan Indonesia, BPJS Kessehatan) bersama-sama diamanahkan oleh negara untuk memenuhi kewajiban negara di Undang-Undang Dasar tadi. Jadi harus berkoordinasi, harus kompak, harus bisa bekerja sama, dan harus tujuannya sama: yaitu meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia, memenuhi prinsip-prinsip UHC (Universal Health Coverage) yaitu tadi: aksesnya mudah, kualitasnya bagus, harganya terjangkau,” pungkasnya
![[QUIZ] Tes Uji Seberapa Hafal Kamu Sama Rute TransJakarta? Ayo Cek di Sini!](https://image.idntimes.com/post/20250507/halte-tj-semanggi-img-20250422-180136-6-11zon-62ea058ed3ca7d7f1c2308060a43805f.jpg)
