Pesantren Tak Harus Punya Sekolah Formal Meski Sudah Diakui Pemerintah

Dalam kesempatan itu, Muhyiddin menyebut, pesantren harus tetap mengeluarkan ijazah. Menurutnya, ijazah itu diakui sebagai bagian dari pendidikan formal.

"Secara legalitas saat ini sudah tidak ada masalah, karena apapun bentuk pendidikannya akan tetap direkognisi pemerintah, sehingga ijazahnya setara dengan pendidikan formal," ucap dia.

Sebelumnya, Kemenag meluncurkan dokumen penjamin mutu pesantren. Ketua Majelis Masyayikh, Abdul Ghaffar Rozin, mengatakan dokumen tersebut ditujukan untuk seluruh jenjang pendidikan di pesantren, mulai dari Pendidikan Diniyyah Formal (PDF), Pendidikan Muadalah, hingga Ma’had Aly.

"Jadi kita tidak bicara MI, MTs, MA, atau SD sampai SMA yang ada di pesantren, tetapi pendidikan khas pesantren yang biasanya pakai sistem bandongan atau sorogan," ujar Gus Rozin dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/11/2023).

Rozin menerangkan, dokumen penjamin mutu pesantren itu bukan bagian dari intervensi pesantren.

"Semua anggota Majelis Masyayikh ini punya pesantren, kita juga tidak mau diintervensi," ucap dia.