Peta Kekuatan Partai Pengusung Anies-Ganjar di DPR untuk Hak Angket

20 Feb 2024, 21:45 WIB

Tiga capres yang berlaga di pemilu 2024. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Ragam penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terus mengemuka di ruang-ruang publik, menyusul semakin banyaknya laporan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menolak hasil Pemilu 2024, dalam beberapa hari ini.

Dugaan kecurangan pemilu juga sempat diutarakan oleh tiga pakar hukum tata negara melalui film dokumenter berjudul Dirty Vote, yang disutradarai oleh jurnalis Dhandy Dwi Laksono.

Film yang mengungkap sejumlah indikasi kecurangan pemilu, mulai dari keberpihakan aparatur di tingkat elite hingga bawah itu dirilis pada hari pertama masa tenang pemilu atau 3 hari jelang pencoblosan.

Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, yang merupakan salah satu bintang film dokumenter tersebut menegaskan, kecurangan pemilu bukan hal baru dalam dunia demokrasi.

Menurutnya, kejahatan demokrasi, konflik kepentingan, hingga kecurangan politik sangat umum terjadi. Menurutnya, problematika menahun ini terbentuk dalam sebuah sistem yang sudah tidak dapat dibendung.

"Inilah pentingnya bentuk kritik seperti film Dirty Vote yang juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Film ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengkritik, namun turut memberikan pandangan kepada masyarakat dalam memberikan hak pilihnya," ujar Zainal.

Hasil akhir pemenang Pilpres 2024 memang belum diputuskan, karena hingga saat ini KPU masih terus melakukan penghitungan suara konkret (real count).

Mengacu pada PKPU, penghitungan suara dilakukan hingga 20 Maret 2024. Sedangkan penetapan hasil pemilu paling lambat tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan jika terdapat permohonan perselisihan hasil.

Berdasarkan data real count sementara pada Selasa (20/2/2024) per pukul 18.00 WIB, pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran, masih unggul. Pasangan yang disinyalir didukung Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu telah berhasil mengantongi suara sebanyak 58.100.648 atau setara 58,72 persen.

Sejak hari pertama pencoblosan, Prabowo-Gibran unggul dalam penghitungan cepat (quick count) di berbagai lembaga survei di Indonesia.

Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Wiranto, beberapa waktu lalu mengatakan, mempunyai mimpi yang luar biasa yakni kemenangan untuk Prabowo-Gibran.

"Kita semua merasa berbahagia, suka cita karena the dreams come true, calon nomor 02, terbukti menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia," ujar Wiranto, di Djakarta Theater, Rabu (14/2/2024) lalu.

1. Ganjar Pranowo dorong hak angket di DPR

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo jelang pencoblosan ke TPS di Semarang pada Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Hingga hari ini, tim hukum dari capres dan cawapres nomor urut satu dan tiga terus bekerja mengumpulkan data-data yang valid untuk membongkar kecurangan pemilu yang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, baru-baru ini bahkan mendorong supaya dua partai pengusungnya, yakni PDIP dan PPP mengajukan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. PDIP dan PPP merupakan dua partai di parlemen yang mengusung Ganjar-Mahfud.

Ganjar mengatakan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikan juga dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.

Pada kesempatan itu, ia membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat baik berupa foto, dokumen, atau video terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkapnya.

Kendati demikian, Ganjar menyadari betul bahwa dua partai pengusungnya di parlemen tak cukup kuat untuk mendorong hak angket.

Oleh sebab itu, Ganjar berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.

Dia menjelaskan, jika Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP bersatu, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujarnya.

2. Kekuatan partai pengusung Ganjar-Mahfud dan AMIN di parlemen

Peta kekuatan partai pendukung Anies-Ganjar di DPR (IDN Times/Aditya Pratama)

Bila seluruh partai pengusung Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersatu untuk mendorong hak angket, mereka akan mempunyai daya tawar yang kuat.

Rinciannya, partai pengusung Anies-Muhaimin memiliki total kursi sebanyak 167 terdiri dari PKB 58 kursi, NasDem 50 kursi, dan PKS 50 kursi. Sementara jumlah kursi dua partai pengusung Ganjar-Mahfud mencapai 147, dimana kursi PDIP 128 dan PPP 19.

Adapun partai pengusung Prabowo-Gibran, total kursi di DPR 261, terdiri dari Gerindra 78 kursi, Golkar 85 kursi, Demokrat 54 kursi, dan PAN 44 kursi.

Bila lima partai pendukung paslon 01 dan 03 digabungkan, yakni PKB, PKS, NasDem, PPP, dan PDIP, maka memiliki kekuatan 314 kursi, mengalahkan jumlah kursi partai pendukung Prabowo-Gibran yang hanya mencapai 261 kursi di parlemen.

3. Anies sebut Koalisi Perubahan ikut PDIP dorong hak angket

Capres dan cawapres nomor satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak usai menggelar rapat bareng THN Timnas AMIN sikapi pemilu 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Gayung bersambut, capres nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan, usulan untuk mengajukan hak angket di DPR merupakan inisiatif yang baik. Terlebih, PDIP merupakan fraksi terbesar di parlemen saat ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini, tiga partai di Koalisi Perubahan (PKS, PKB, dan NasDem) akan bersama-sama menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat ditemui usai menggelar rapat bersama Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN di Yusuf Building Law Firm, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

"Saya sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut, dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin tiga-tiganya akan sama-sama," kata Anies.

"Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan Partai Nasdem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PKB yang juga cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar memastikan, Koalisi Perubahan akan satu suara untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Siap. Tiga partai solid bukan hanya PKB," ujar Wakil Ketua DPR itu.