Pidato Lengkap Jokowi Jawab Kritik Publik soal UU Cipta Kerja

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan pemerintah masih membuka pintu jika ada masyarakat yang mau memberikan masukan terkait UU Ciptaker. Ia juga masih menerima masukan dari daerah terkait UU tersebut.

"Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah," kata Jokowi.

Dalam rapat terbatas yang digelar Jokowi beserta para gubernur dan jajaran pemerintahan pagi ini, ia menegaskan tentang betapa Indonesia membutuhkan UU yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah itu. Salah satunya karena urusan lapangan kerja yang sangat mendesak.

"Saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak," jelas Jokowi.

Apalagi, lanjut Jokowi, di tengah pandemik COVID-19 ini terdapat kurang lebih 6,9 iuta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak pandemik. Serta, sebanyak 87 persen dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah.

"Di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor Padat Karya," ucapnya.

Jokowi menyampaikan Indonesia membutuhkan UU Ciptaker. Salah satunya, guna memudahkan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru.

"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk Usaha Mikro Kecil, UMK, tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel," tutur Jokowi.

Dia melanjutkan, pembentukan PT atau Perseroan Terbatas juga dipermudah dengan adanya UU sapu jagat tersebut. Jokowi mengatakan, tidak ada lagi pembatasan modal minimum dan pembentukan koperasi juga dipermudah.

"Jumlahnya hanya 9 orang saja koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air," ucapnya.

Tak hanya mempermudah pembentukan PT atau koperasi, Jokowi menerangkan bahwa UU Ciptaker juga membantu mempermudah UMK. Salah satunya seperti menggratiskan biaya sertifikasi halal.

"UMK, Usaha Mikro Kecil, yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya gratis," ucap Jokowi.

Tak hanya itu, pria kelahiran Solo ini menyebutkan UU Ciptaker akan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, Indonesia dinilainya membutuhkan UU yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR tersebut.

"Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan," tegas Jokowi.

Salah satu isu yang diklarifikasi oleh Jokowi lainnya yaitu tentang resentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat dari pemerintah daerah.

"Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak. Tidak ada," ujar dia.

Mantan Wali Kota Solo ini menyampaikan, perizinan berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh pemerintah daerah.

"Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau Peraturan Pemerintah," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menerangkan bahwa kewenangan perizinan untuk non perizinan berusaha tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, kata dia, pemerintah melakukan penyederhanaan dan melakukan standarisasi jenis serta prosedur berusaha di daerah.

"Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," ucapnya.

Dalam pidatonya, presiden turut menanggapi isu-isu berkembang lainnya. Isu tersebut cukup banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat hingga mendapatkan kritikan.

Jokowi menanggapi informasi yang menyebut tentang penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jokowi pun membantah dan mengatakan bahwa aturan tersebut masih ada di UU Ciptaker.

"Ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP (upah minimum provinsi) UMK, Upah Minimum kota Kabupaten, UMSP, Uah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada," kata dia.

Selanjutnya, Jokowi juga menjawab isu soal perubahan sistem upah minimum. Menurutnya, tidak ada perubahan aturan mengenai upah minimum.

"Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," jelasnya.

Berikutnya, isu mengenai penghapusan cuti pekerja. Dia menegaskan aturan tersebut masih ada di UU Ciptaker.

"Adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin," ucap dia.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjawab isu yang berkembang mengenai perusahaan yang bisa mem-PHK karyawannya kapanpun. Dia menegaskan bahwa hal itu tidak benar.

"Yang benar, perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada," jelas Jokowi.

Jokowi lalu turut berkomentar tentang isu penghapusan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Dia menuturkan, aturan tersebut masih tertuang dalam UU Ciptaker.

"AMDAL tetap ada bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," terang dia.

Mengenai isu komersialisasi pendidikan di UU Ciptaker, Jokowi juga membantahnya. Dia menuturkan bahwa di dalam UU Ciptaker tidak diatur hal itu.

"Ini juga tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus di-KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku," ujar dia.

Sementara, terkait isu bank tanah, ia mengatakan, keberadaan bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

"Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," jelas Jokowi.