Pilkada 2024 Diusulkan Maju Dua Bulan Jadi September

Jeirry menuturkan, sebenarnya usulan dimajukannya jadwal Pilkada 2024 terkait dengan prinsip serentak. Hal itu juga sesuai dengan amanat pada Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia lantas menyoroti pembuatan UU Pilkada yang menyebut November 2024. Sehingga tak bisa digelar secara serentak bersamaan dengan pilpres dan pileg yang digelar Februari 2024. Menurutnya, kekeliruan justru terjadi dengan dibatalkannya revisi UU Nomor 17 Tahun 2017.

"Sebetulnya memang dari awal itu kan idenya begitu. Melakukan dan menyerentakan pilkada dan pemilu. Untuk efisiensi dan efektivitas lah jadi satu kali putaran atau 5 tahun sekali-sekali itu satu kali pemilu," ucap dia kepada IDN Times, Sabtu (26/8/2023).

"Kekeliruan itu sudah disadari oleh DPR dan pemerintah, tetapi direncanakan untuk masuk dalam revisi Undang-Undang 17 Tahun 2017, UU Pemilu yang dua tahun lalu tiba-tiba batal. Kan setelah 2019 sebenarnya revisi itu sudah fix-lah, bahkan sudah ada DIM dan drafnya," lanjut Jeirry.

Jeirry lantas menjelaskan, apabila pilkada digelar November 2024, maka para kepala daerah yang terpilih kemungkinan akan dilantik pada Januari 2025.

Tentunya, kata Jeirry, hal itu menjadi tidak sesuai dengan skenario yang sejak awal dibuat terkait prinsip keserentakan. Dia tak memungkiri, dalam UU Pilkada yang diatur hanya keserentakkan waktu pelaksanaan pemungutan suara. Padahal, perlu juga diatur tentang keserentakan pelantikan.

"Karena kan pemungutan suara pilkadanya November. Pungut, hitung, sampai selesai itu satu bulan. Setelah itu kan ada kemungkinan sengketa hasil sampai Januari (2025). Baru bisa pelantikan, jadinya Februari kalau ada sengketa hasil pilkada. Tapi Kalau tidak ada, itu dilantik bulan Januari," ungkap dia.

Oleh karena itu, jika diinginklan jadwal Pilkada 2024 dimajukan dan kepala daerah terpilih bisa dilantik serentak, maka harus segera diatur melalui revisi terbatas UU Pilkada.

Bila Pilkada 2024 dimajukan jadi bulan September, dinilai tidak akan mengganggu prinsip serentak dan para kepala daerah terpilih bisa dilantik sebelum 2025.

"Pemungutan suaranya September dengan asumsi seperti tadi berarti bisa diatur juga keserentakan pelantikan itu di bulan November. Jadi daerah-daerah yang tidak ada sengketa hasil, itu tetap harus menunggu pelantikannya sehingga akhir masa jabatannya itu sama untuk setiap kabupaten kota dan provinsi," ungkap dia.

"Jadi ide awal ini kan memang pemilu serentak. Dengan November hari H pemungutan suara, tidak mungkin pemilu serentak dan pelantikan serentak. Karena itu, kalau saya sih mau berangkatnya dari ide awal itu bahwa desainnya memang desain keserentakkan," ujar Jeirry.