Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

  • Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Dogiyai, Papua Tengah, menggugat sengketa hasil pilkada ke MK terkait kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa.
  • Pemohon mengungkapkan tim sukses pasangan calon melakukan pelanggaran dalam proses pengiriman kotak suara, menyebabkan perubahan perolehan suara pada proses rekapitulasi Kabupaten Dogiyai.

Jakarta, IDN Times - Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada Dogiyai, Papua Tengah, menggugat sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Kontitusi (MK).

Perkara itu diajukan terkait kerusuhan yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Dogiyai 2024 sehingga menimbulkan korban jiwa. 

1. Terjadi pelanggaran dalam proses pengiriman kotak suara

Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Dalam keterangan di situs MK, pemohon mengungkapkan ada salah satu tim sukses pasangan calon yang melakukan pelanggaran dalam proses pengiriman kotak suara dari tingkat distrik ke kabupaten. 

Hal itu menyebabkan perubahan perolehan suara pada proses rekapitulasi Kabupaten Dogiyai. 

2. Mendapat rekomendasi Bawaslu tapi tidak dilaksanakan KPU

ilustrasi gugatan hasil perselisihan suara Pilkada 2024 di Mahkamah Kontitusi (MK) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut pemohon, persoalan yang terjadi di Pilkada Dogiyai telah dilaporkan dan mendapat rekomendasi Bawaslu Dogiyai. 

Namun sayangnya, hal itu tidak dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dogiyai.

3. Total ada 210 gugatan yang masuk ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Hingga tulisan ini dimuat, jumlah gugatan yang masuk ke MK ada 210 perkara. Dengan rincian, 108 gugatan diajukan secara daring dan 102 secara tatap muka di Gedung MK.

Sementara, dari 210 perkara yang masuk, mayoritas gugatan berasal dari pilkada bupati dengan 169 perkara. Kemudian, 39 sengketa berasal dari pilkada wali kota dan dua gugatan dari pilkada gubernur.

Editorial Team