Pilpres 2024, Partai Masyumi Reborn Mencak-mencak soal Aturan Pemilu

03 Agu 2021, 14:06 WIB

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Indonesia akan menggelar pemilihan umum, termasuk didalamnya pemilihan presiden (pilpres), pada 2024. Bagaimana persiapan partai-partai baru menghadapi pemilu mendatang?

Partai Masyumi Reborn mengaku masih fokus ke aturan perundang-undangan saja, terutama terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

"Masyumi itu konsen bukan pada calon, sekarang ini adalah bagaimana agar syarat konstitusi itu bisa dilaksanakan dalam pilpres. Apa syarat konstitusi itu? Di konsitusi itu jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden itu hanya dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Tidak ada syarat 20 persen," ujar Ketua Umum Partai Masyumi Reborn, Ahmad Yani, saat dihubungi, Selasa (3/8/2021).

Diketahui, ada sejumlah aturan agar partai politik (parpol) atau gabungan parpol bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres)-nya, yakni memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

1. Ahmad Yani ingin ambang batas pencalonan presiden 0 persen

Ilustrasi Pendaftaran (IDN Times/Mardya Shakti)

Dia menerangkan, Masyumi Reborn sedang memperjuangkan agar ambang batas pencalonan presiden 0 persen. Dengan ambang batas 0 persen, lanjutnya, akan membuka peluang untuk menghadirkan calon terbaik di pilpres.

"Orang kita lagi mempersoalkan betul yang namanya presidential threshold. Dengan presidential threshold menjadi kosong atau zero maka banyak peluang, maka disitu mungkin Masyumi punya calon sendiri nanti, bukan calon dari orang," ujarnya.

Ahmad Yani menilai, syarat untuk mengikuti Pemilu 2024 berat. Karena syarat yang terlalu berat, dia memperkirakan hanya ada satu capres dan cawapres.

"Kalau modelnya kayak kemarin, jangan-jangan kita satu calon (capres-cawapres di Pilpres 2024), nanti hanya berhadapan dengan kotak kosong. Ini betapa celakanya bangsa ini kalau seperti itu," tambahnya.

2. Jika presidential threshold tetap 20 persen, berpotensi memunculkan oligarki

ilustrasi peta Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, dia mengatakan, Masyumi Reborn ingin ikut serta dalam Pemilu 2024. Namun syarat-syarat untuk mengikuti pemilu ini, dianggap tidak memenuhi nalar.

"Masa ukurannya pemilu yang lalu. Kayak sekarang Pemilu Presiden 2024, ukurannya (dari) 2019. Bagaimana, orang sudah masa lalu kok. Seharusnya syarat itu masa hari ini dan yang akan datang, dong. Itu kan gak masuk nalar sehat kita sebagai bangsa ini. Oleh karenanya terlalu dini untuk Masyumi mencalonkan siapa-siapa," jelasnya.

Dia lalu menyebut ambang batas pencalonan presiden yang terlalu tinggi akan membuat munculnya oligarki.

"Kalau sekarang bagaimana partai-partai lain mau mencalonkan? Ya seperti itu. Calonnya ya betapa kita menjadi miskin dan celaka betul bangsa ini. Akhirnya untuk menentukan nasib bangsa ini hanya ditentukan oleh beberapa orang. Orang menyebut oligarki, seperti itu," kata dia.

3. Partai-partai Islam di DPR diminta bisa ubah ambang batas pencalonan presiden

IDN Times/Kevin Handoko

Dia mengatakan, tidak ingin ambang batas pencalonan presiden dan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) semakin naik di kemudian hari.

"Lama-lama jadi ada partai tunggal ini, lama-lama kalau semakin tinggi tingkat parliamentary threshold ini dinaikkan, seperti itu. Partai tunggal kenanya mungkin 1 partai atau 2 partai, ada penunggalan partai, dan yang berhak mencalonkan presiden mereka-mereka aja. Terus yang lainnya sebagai apa? Penonton? Penggembira?" geramnya.

Karena itu, Ahmad Yani ingin agar parpol Islam yang berada di kursi DPR bisa mengubah ambang batas di Pemilu 2024.

"Sekarang kita berharap bagaimana partai-partai Islam itu untuk memperjuangkan dulu, yang ada terutama kawan-kawan di parlemen sekarang. Kan ada PKS, PPP, PAN, ada PKB, itu kan partai-partai yang berlandaskan Islam. Mari ubah aturan-aturan yang tidak masuk akal gitu, termasuk presidential threshold," tutupnya.