Pimpinan DPD: Ibu Kota Belum Pindah ke IKN hingga 3 Tahun Mendatang

04 Okt 2024, 14:47 WIB

Santi Dewi

Baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di Sragen, Jawa Tengah. (IDN Times/Larasati Rey)

Intinya sih...

Pimpinan DPD, Tamsil Linrung menyatakan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilanjutkan di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, dengan anggaran Rp15 triliun per tahun.
Pembangunan IKN akan dilakukan secara bertahap dengan anggaran tiga tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp45 triliun, termasuk pembangunan bandara.
Prabowo juga membutuhkan dana untuk mewujudkan program makan bergizi gratis bagi 15 juta anak pada 2025, sehingga pembangunan IKN tidak bisa terlalu besar.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tamsil Linrung mengungkap di dalam pembicaraannya dengan Prabowo Subianto pada Kamis kemarin turut membahas soal kelanjutan proyek strategis, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan IKN tetap akan dilanjutkan di era kepemimpinan Prabowo-Gibran mendatang.

Namun, pengerjaannya tidak akan dikebut lantaran anggaran yang dikucurkan direncanakan Rp15 triliun per tahun. Atas alasan tersebut, maka pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Kami melihatnya (proyeknya akan dilanjutkan) secara proporsional. Misalnya paling kami bisa menganggarkan anggaran untuk ini (kelanjutan IKN) Rp15 triliun per tahun. Sehingga, tidak memungkinkan untuk kita dalam waktu dekat untuk pindah ke sana," ujar Tamsil ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Kamis malam (4/10/2024).

Sehingga, proses pembangunannya pun akan dilakukan secara bertahap. Anggaran yang dialokasikan dalam tiga tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp45 triliun. Dengan anggaran sebesar itu baru bisa menyelesaikan beberapa hal, antara lain bandara (airport).

"Karena kalau menuju ke IKN harus transit lebih dulu di Balikpapan membutuhkan waktu 1,5 jam hingga 2 jam. Kalau bisa pembangunan gedung parlemen didahulukan," kata anggota DPD dari wilayah Sulawesi Selatan itu.

1. Prabowo menargetkan 15 juta anak bisa dapat makan gratis pada 2025

Unsur pimpinan DPD ketika bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto di kantor Kemhan, Jakarta Pusat. (Dokumentasi Humas Kemhan)

Lebih lanjut, Tamsil mengatakan bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa terlalu besar lantaran Prabowo juga membutuhkan dana untuk mewujudkan janji kampanyenya yakni makan bergizi gratis. "Dia menginginkan ada 15 juta anak pada 2025 yang diprogramkan untuk mendapat makan bergizi gratis. Pada Desember 2026, itu mungkin meningkat angka penerimanya menjadi 18 juta," kata Tamsil.

Hingga pada akhirnya nanti program makan bergizi gratis akan melibatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat. "Jadi, keinginan masyarakat untuk berbagi dan bersedekah, dalam pandangan Islam, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyebar salam dan memberi makan," tutur dia.

2. Pelantikan Prabowo-Gibran diyakini dilakukan di Jakarta bukan IKN

Prabowo dan Gibran terlihat saat Upacara perayaan HUT ke-79 RI di Istana Garuda dan Istana Merdeka pada Sabtu (17/8/2024). (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Ketika IDN Times tanyakan apakah ibu kota tetap akan berada di Jakarta hingga tiga tahun mendatang, Tamsil pun tak membantahnya. "Yang saya tangkap seperti itu," ujar Tamsil.

Ia pun juga tidak menepis bahwa pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang bakal dilakukan di Jakarta bukan di IKN, Kalimantan Timur. Tamsil menyebut lingkungan di IKN baik untuk acara pelantikan namun masih dibutuhkan penataan infrastruktur.

"Penataan itu membutuhkan anggaran yang besar. Jadi, dugaan saya pelantikan presiden terpilih tetap di Jakarta," katanya.

Tamsil menyebut semua unsur pimpinan DPD bakal diundang untuk menghadiri pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. "Beserta anggota DPR dan tamu-tamu asing ikut diundang," imbuhnya.

3. DPD janji bakal dukung program Prabowo lima tahun mendatang

Ketua DPD, Sultan B. Najamudin (kedua dari kiri) usai menemui Presiden terpilih, Prabowo Subianto di kantor Kemhan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Pertemuan dari unsur pimpinan DPD dengan Prabowo dilakukan di kantor Kemhan, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu diadakan secara tertutup.

Ketua DPD, Sultan B. Najamudin mengatakan pihaknya bakal mendukung program-program pemerintahan lima tahun ke depan. Hal itu, kata Sultan, diklaim demi kebaikan daerah dan bangsa.

"Tentu program eksekutif di bawah kepemimpinan Beliau akan kami dukung," ujar Sultan.

Ia pun tak menampik selama lima tahun ke depan akan ada dinamika politik. Namun, DPD berkomitmen dan mengutamakan faktor kebangsaan dan kenegaraan.

"Program yang baik pasti kami dukung. Kami yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Jokowi akan berjalan dengan baik," tutur dia.

Ia juga menambahkan Prabowo sebut boleh berbeda pendapat asal solid. Sebab, modal kekayaan terbesar untuk membentuk pemerintahan adalah kekompakan.

"Berbeda pendapat boleh. Boleh juga berpartai politik, boleh mengikuti pemilu setiap lima tahun. Tapi, habis itu berangkulan. Bahwa, nanti akan bertanding lagi, Beliau bilang 'udah bertanding lagi'. Tapi, selesai pertandingan ya kita berangkulan membangun bangsa," imbuhnya.