Pimpinan DPRD DKI Soroti Prinsip Kebijakan Pendidikan Nadiem Makarim

19 Jun 2020, 05:00 WIB

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai prinsip kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengandung logika berpikir yang kurang tepat.

Dia mengutip prinsip kebijakan Nadiem yang mengatakan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Bagi dia, hal itu tidak relevan karena di saat yang bersamaan sejumlah fasilitas publik seperti mal, kantor dan tempat wisata justru mulai dibuka.

"Apakah itu yang disebut keselamatan dan kesehatan, ketika orang tuanya boleh pergi ke mal, kantor, lalu anaknya di rumah, orang tuanya pulang, apa yang akan menjaga kesehatan, bagi saya, poin ini sangat-sangat tidak logis," kata Zita dalam presentasi daring policy responses kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang dia paparkan pada Kamis (18/6).

1. Anak tetap bisa terpapar COVID-19 di rumah karena orang tua bebas keluar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani saat menyajikan presentasi policy responds kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim (Instagram/Zitaanjani)

Kemudian menurut dia, logika ini sama saja seperti awal-awal Indonesia menangani COVID-19, yang mana jika berada di luar rumah seseorang bisa terkena virus, dan di dalam rumah juga demikian.

Walaupun berada di rumah anak-anak tetap rentan terkena COVID-19, sama halnya seperti kembali ke sekolah.

"Menurut saya ini logika yang sangat keliru, karena kita kini tinggal di waktu yang sudah transisi, menuju new normal, di mana orang tuanya sudah bebas, bisa ke kantor, tetapi anak-anak masih di rumah, ini bisa menyebabkan masalah," kata dia.

2. Prinsip yang disampaikan Nadiem dirasa tidak memperhatikan pendidikan anak

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani saat menyajikan presentasi policy responds kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim (Instagram/Zitaanjani)

Prinsip berpikir Nadiem lainnya yang menurut Zita kurang tepat adalah terkait pernyataan bahwa kesehatan dan keselamatan pendidikan generasi bangsa tidak kalah penting dengan agenda ekonomi.

Bagi Zita, ketika mal dan tempat pariwisata buka dan sekolah belum masih tutup, ini tidak mementingkan pendidikan anak.

"Karena sektor-sektor yang lain sudah buka, kecuali semua masih lockdown dan pendidikan ingin buka sendiri, itu masuk akal," katanya.

Terakhir, menurut dia, ini adalah bentuk inkonsistensi dalam berpikir, Zita merasa kalimat kesehatan dan keselamatan tidak lagi relevan di kondisi menuju new normal saat ini.

3. Nadiem izinkan belajar tatap muka kembali dilakukan khusus bagi daerah zona hijau

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Tangkap layar Virtual Zoom Webinar Kemendikbud)

Sebelumnya, Nadiem telah mengumumkan bahwa sekolah di zona hijau diizinkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka pada tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai Juli mendatang.

Namun, saat ini 94 persen peserta didik berada wilayah zona kuning, oranye dan merah dan terdiri dari satuan pendidikan dasar dan menengah.

"94 persen dari peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Masih belajar dari rumah," kata Nadiem dalam virtual Zoom webinar yang dilaksanakan Kemendikbud di Jakarta Senin (15/6).

Artinya hanya ada enam persen dari peserta didik yang diizinkan Kemendikbud untuk menerapkan pembelajaran tatap muka, namun dengan penerapan protokol yang ketat.

Tahapan kembali belajar di sekolah juga akan dilakukan berjenjang. Setelah satuan pendidikan memenuhi checklist persiapan pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan Kemendikbud, jenjang pertama yang diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka adalah jenjang SMA sederajat (SMA, SMK, MA, MK) dan SMP sederajat, paling cepat Juli 2020.

"Baru setelah dua bulan, kalau semuanya masih oke, masih hijau, baru boleh SD, MI dan SLB dibuka," kata dia. "PAUD yang paling terakhir dan baru boleh dibuka di bulan kelima kalau zona itu masih hijau."

Nadiem mengatakan siswa SD sederajat dan PAUD masuk paling terakhir karena mereka lebih sulit menerapkan jaga jarak.