Pindad Siapkan 25 Ribu Pucuk Senjata untuk Program KomCad Kemhan

Sementara, menurut Direktur Bisnis Pertahanan dan Keamanan PT Pindad Persero, Wijil Jadmiko Budi, senjata yang diproduksi dan akan digunakan di program KomCad, berbeda dengan organik untuk personel TNI.

Senjata untuk program KomCad berjenis SS2-V5 AI. Mengutip data dari situs resmi Pindad, SS2-V5 A1 berukuran 5,56 x 45 mm dengan berat tanpa peluru 3,35 kilogram, dan dengan full magazine 3,71 kilogram. Senapan itu dilengkapi dengan popor lipat sehingga memiliki jarak tembak efektif sejauh 200 meter.

"Selain itu, senjata tersebut dilengkapi vertical grip, jadi pegangan tangan tidak langsung hand grip. Ini lebih ringan karena (warga) sipil yang akan menggunakannya," ungkap Wijil. 

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemhan, Marsma Penny Rajendra mengatakan senjata yang digunakan dalam program KomCad tidak dibolehkan dibawa keluar dari area pelatihan. "Jadi, tidak dibawa-bawa (peserta). Tidak seperti itu," ujar Penny. 

Menurut Penny, senjata tersebut hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pelatihan dasar militer. 

KomCad merupakan program Kementerian Pertahanan. Program tersebut merupakan realisasi dari UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) Nomor 23 Tahun 2019 yang disahkan pada 26 September 2019. Rencananya, Kemhan berencana untuk merekrut 25 ribu warga sipil melalui program KomCad pada tahun ini. 

Tetapi, program tersebut dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka yang terdiri dari beberapa LSM itu pun mempertanyakan urgensi pembentukan KomCad.

"Kami memandang pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara merupakan langkah yang terburu-buru, selain urgensi pembentukannya yang dipertanyakan, kerangka hukum yang digunakan di dalam UU PSDN juga memiliki beberapa permasalahan yang cukup fundamental karena mengancam hak-hak konstitusional warga negara," demikian keterangan tertulis koalisi pada 26 Januari 2021 lalu. 

Alih-alih membentuk Komcad, mereka mengusulkan agar pemerintah fokus menuntaskan pekerjaan rumah pada komponen utamanya, yakni TNI. Di antaranya terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI.

Selain itu, koalisi masyarakat sipil khawatir dengan program pemberian pelatihan militer selama tiga bulan bagi warga. Mereka menilai akan ada ancaman yang luas bila program KomCad direalisasikan. 

"Hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama pertahanan negara, yaitu TNI, dalam menghadapi ancaman militer dari luar Indonesia," tutur mereka.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan warga yang tergabung dalam komponen cadangan akan membantu komponen utama yaitu TNI dan Polri. Namun, konsepnya berbeda dengan wajib militer. 

"Kami sifatnya sukarela, seperti bila Anda yang mau masuk tentara kan tidak ada paksaan. Asal memenuhi persyaratan, lulus seleksi maka bisa masuk tentara," ujar Dahnil kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 22 Januari 2021 lalu. 

Warga yang nantinya disebut tentara cadangan baru akan dikerahkan bila ada instruksi dari presiden dan DPR yang melihat ada situasi darurat. Dahnil tak membantah bila kriteria usia yang bisa direkrut rentang 18 hingga 35 tahun. Bila lulus, nantinya akan diberi pelatihan militer selama tiga bulan. 

"Jadi, nanti akan diberikan pelatihan dasar militer termasuk penggunaan senjata," tutur dia.

Setelah mereka lulus dari pelatihan tiga bulan, maka akan ditetapkan sebagai komponen cadangan. Dia menambahkan, bila dinilai tidak ada situasi genting, maka warga bisa kembali ke masyarakat dan beraktivitas biasa. 

"Tapi, bila situasinya genting ada perang, bencana alam, maka Anda bisa dimobilisasi sebagai komponen cadangan. Status Anda ketika itu adalah militer aktif," ujarnya lagi.