Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril. Tanggapan ini disampaikan Komnas Perempuan di Gedung Komnas Perempuan, Senin (8/7).
Komnas Perempuan menyayangkan keputusan MA yang dinilai tidak menggunakan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 (Perma 3/2017) dalam menjatuhkan putusan.
Komnas Perempuan menyesalkan tidak digunakannya Perma 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam menjatuhkan putusan kasasi dan penolakan PK atas terdakwa Baiq Nuril.
"Padahal Perma 3/2017 adalah sebuah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia dalam mengenali hambatan akses perempuan kepada keadilan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni pada Senin (8/7).
Menurut Komnas Perempuan, Perma ini sebenarnya merupakan langkah afirmasi dalam menciptakan kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.
Komnas Perempuan juga menyesalkan keputusan Polri utamanya Polda NTB atas dihentikannya penyidikan kasus perbuatan cabul yang sebelumnya dilaporkan Baiq Nuril.
Menurut Komnas Perempuan, hal ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menerjemahkan batasan perbuatan cabul dalam KUHP ke dalam penyidikan kasus Baiq Nuril ini.
"Ketika Polri hanya memahami perbuatan cabul seharusnya perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik, maka korban dari kasus-kasus kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual non fisik, tidak akan pernah terlindungi," lanjut Budi.
Kasus Baiq Nuril membuat Komnas Perempuan kembali menggaungkan agar pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PSK) segera dilakukan. Komnas perempuan meminta agar sembilan jenis kekerasan seksual yang ada dalam RUU, termasuk pelecehan seksual, tetap dipertahankan.
RUU PKS sempat menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Bertahun tertunda, hingga kini RUU PKS belum juga disahkan oleh komisi VIII DPR RI.
Komnas Perempuan meminta presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Hal ini dirasa Komnas Perempuan menjadi jalan yang harus diambil oleh negara.
"Sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi warga negara korban dari tindakan kekerasan seksual," kata Budi.
Komnas Perempuan menyebutkan pihaknya telah berkordinasi dengan komisi III DPR RI. Pihak Komisi III juga disebutkan Komnas Perempuan bersedia mendukung agar Jokowi memberikan amnesti.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dab Dinas PPPA setempat diminta Komnas Perempuan untuk terus memberikan dan mengupayakan pemulihan dan pendampingan kepada Baiq Nuril dan keluarga. Utamanya untuk anak-anak Baiq Nuril yang masih kecil.
Selain itu, Komnas Perempuan juga meminta agar Hakim Pengawas Mahkamah Agung mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Perma 3/2017 di lingkup peradilan sejak dari tingkat pertama hingga ke MA.