PKS Dukung Jokowi Hilirisasi Tambang: Ini Amanat Undang-Undang
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo terus berusaha melakukan hilirisasi tambang, agar bisa diolah langsung di dalam negeri. Komoditas yang menjadi target hilirisasi yakni, nikel, bauksit, tembaga, hingga batu bara.
Terbaru, Presiden Jokowi telah mengumumkan akan menyetop ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Rofik Hananto mendukung rencana tersebut.
"Kita tentu sepakat bahwa hilirisasi ini adalah amanat UU Minerba agar terjadi peningkatan nilai tambah produk kita; dan menyetop ekspor adalah baru proses awal saja dari rantai aktivitas hilirisasi,” ujar Rofik, Selasa (27/12/2022).
1. Larangan ekspor produk tambang akan menguntungkan bagi Indonesia
Rofik menerangkan, larangan ekspor produk tambang itu akan menguntungkan bagi Indonesia. Dia mengatakan, saat ini Indonesia juga memiliki empat smelter yang bisa menyerap 14 juta ton bauksit.
“Ini sebenarnya yang kita tunggu responsnya dari pemerintah. Karena dari hasil RDPU Komisi VII DPR RI dengan KADIN, diperkirakan baru ada 4 smelter nanti yang akan dapat menyerap sekitar 14 juta ton bauksit,” kata dia.
Rofik mengatakan, angka 14 juta ton bauksit yang bisa diproduksi langsung di dalam negeri itu masih sedikit. Sebab, bijih bauksit yang dihasilkan Indonesia mencapai 48 juta ton per tahun.
Artinya, masih ada 34 juta ton bijih bauksit yang belum bisa diserap. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan tugas pemerintah untuk mengarahkan perusahaan BUMN atau swasta, untuk dapat mengolahnya.
“Masih ada sekitar 34 juta ton yang belum terserap. Jadi sebenarnya ini yang jadi pertanyaan tentang kesiapan pemerintah dalam menyetop ekspor. Masih ada waktu 6 bulan lagi, apakah bisa semua sisa bauksit itu terserap? Nah ini yang harus kita cermati,” ucap dia.