PKS Dukung Jokowi Hilirisasi Tambang: Ini Amanat Undang-Undang

27 Des 2022, 16:06 WIB

Presiden Jokowi groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo terus berusaha melakukan hilirisasi tambang, agar bisa diolah langsung di dalam negeri. Komoditas yang menjadi target hilirisasi yakni, nikel, bauksit, tembaga, hingga batu bara.

Terbaru, Presiden Jokowi telah mengumumkan akan menyetop ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Rofik Hananto mendukung rencana tersebut.

"Kita tentu sepakat bahwa hilirisasi ini adalah amanat UU Minerba agar terjadi peningkatan nilai tambah produk kita; dan menyetop ekspor adalah baru proses awal saja dari rantai aktivitas hilirisasi,” ujar Rofik, Selasa (27/12/2022).

1. Larangan ekspor produk tambang akan menguntungkan bagi Indonesia

Ilustrasi tambang (IDN Times/Uni Lubis)

Rofik menerangkan, larangan ekspor produk tambang itu akan menguntungkan bagi Indonesia. Dia mengatakan, saat ini Indonesia juga memiliki empat smelter yang bisa menyerap 14 juta ton bauksit.

“Ini sebenarnya yang kita tunggu responsnya dari pemerintah. Karena dari hasil RDPU Komisi VII DPR RI dengan KADIN, diperkirakan baru ada 4 smelter nanti yang akan dapat menyerap sekitar 14 juta ton bauksit,” kata dia.

Rofik mengatakan, angka 14 juta ton bauksit yang bisa diproduksi langsung di dalam negeri itu masih sedikit. Sebab, bijih bauksit yang dihasilkan Indonesia mencapai 48 juta ton per tahun.

Artinya, masih ada 34 juta ton bijih bauksit yang belum bisa diserap. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan tugas pemerintah untuk mengarahkan perusahaan BUMN atau swasta, untuk dapat mengolahnya.

“Masih ada sekitar 34 juta ton yang belum terserap. Jadi sebenarnya ini yang jadi pertanyaan tentang kesiapan pemerintah dalam menyetop ekspor. Masih ada waktu 6 bulan lagi, apakah bisa semua sisa bauksit itu terserap? Nah ini yang harus kita cermati,” ucap dia.

2. Pemerintah diminta serius siapkan industri smelter lokal

Peletakan batu pertama pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. (Dok. PT Freeport Indonesia)

Dalam kesempatan itu, Rofik menjelaskan kapasitas tiga smelter bauksit yang kini beroperasi daya hanya bisa menyerap 4,56 juta ton saja. Tiga perusahaan itu yakni PT Indonesia Chemical Alumina dengan kapasitas output 300.000 CGA (chemical grade alumina), PT Well Harvest Winning dengan kapasitas output 1 juta SGA (smelter grade alumina) dan PT Inalum dengan kapasitas output 250.000 aluminium ingot dan billet.

“Jadi ESDM juga menyampaikan terdapat 11 smelter bauksit dengan keluaran SGA yang masih tahap pengerjaan dan 1 pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit dalam tahap konstruksi dengan keluaran CGA,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk serius menyiapkan industri smelter di dalam negeri.

“Pemerintah harus mengawal proses hilirisasi ini agar industri smelter lokal mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” kata dia.

3. Pemerintah diminta bantu fasilitasi industri smelter dalam negeri

Presiden Jokowi resmikan Smelter Nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara pada Senin (27/12/2021). (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Lebih lanjut, Rofik meminta pemerintah memfasilitasi industri dalam negeri. Bila perlu, kata dia, industri smelter itu diberi intensif agar bisa menaikkan kapasitas produksinya.

“Ingat juga bahwa hilirisasi bauksit ini prosesnya panjang, dan pemerintah tidak boleh berhenti di produk alumina saja, tetapi harus ada pengembangan industri lanjutan yang mengolah alumina menjadi aluminium,” ucap dia.

“Lalu berikutnya harus ada industri turunan lagi yang menyerap aluminium ini menjadi produk jadi. Semua rantai hilirisasi bauksit ini harus disempurnakan oleh pemerintah agar nilai tambah hilirisasi bauksit ini menjadi maksimal,” imbuhnya.