PKS Minta Andika Tak Terseret Politik Pilpres 2024 Usai Jadi Panglima TNI

17 Nov 2021, 11:15 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kedua kiri) menjabat tangan Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Haris (kanan) usai verifikasi faktual di kediaman Andika, di Senayan, Jakarta, Minggu (7/11/2021). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menitipkan pesan kepada Jenderal Andika Perkasa agar tidak terseret dalam hiruk pikuk politik Pilpres 2024 usai dilantik menjadi Panglima TNI. Terlebih, Andika memiliki sederet pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam waktu 13 bulan. Sebab, Andika bakal memasuki masa pensiun pada Desember 2022.

"Kepada Panglima TNI yang baru agar fokus pada tupoksinya dan tidak ikut terseret oleh hiruk pikuk menjelang Pilpres 2024," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/11/2021).

Salah satu pekerjaan rumah yang dititipkan oleh PKS kepada Andika yakni agar ada upaya yang lebih kuat dan taktis dalam mengamankan wilayah perairan Natuna Utara. Sebab, bila tak dijaga bisa ikut diklaim oleh China. Apalagi China ikut mengklaim sepihak area di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia masuk teritori perairan mereka.

"Saya berharap Pak Andika memperkuat pengerahan Angkatan Laut dan nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara bisa jadi langkah pengimbang pergerakan China di wilayah tersebut," kata dia.

Ia mengusulkan pemerintah bisa memfasilitasi para nelayan alat komunikasi dan bahan bakar untuk melaut. Di sisi lain, pemerintah juga diminta memberikan jaminan keamanan kepada para nelayan ketika mereka melaut di sana.

Namun, sempat muncul relawan yang mengatasnamakan Andika bernama Bara API yang mendorong mantan Kepala Staf TNI AD tersebut agar ikut maju di Pilpres 2024. Apakah hal itu menyebabkan Andika berpotensi jadi tidak loyal kepada panglima tertinggi TNI yakni presiden?

1. Selama tak terbukti Andika yang kerahkan relawan, maka tak menyalahi aturan di TNI

Rekam jejak Jenderal Andika Perkasa, calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Joko "Jokowi" Widodo hingga Desember 2022 (IDN Times/Aditya Pratama)

Analis dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan selama tidak terbukti relawan Barisan Rakyat Andika Presiden Indonesia (Bara API) dikerahkan dan dibiayai langsung oleh Andika, maka hal tersebut tak menyalahi ketentuan di TNI. Kelompok Bara API akan dianggap tidak lebih dari sekadar penggemar Andika belaka.

"Tapi, itu kan soal apa yang tampak di permukaan dengan yang ada di bawah permukaan. Kalau yang di bawah permukaan itu kan sulit ya. Tapi, kalau memang niatnya memang ingin ikut Pilpres 2024 ya tidak terlambat juga karena kan Andika pensiun di Desember 2022," ungkap Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada 6 November 2021.

Menurut Fahmi, Andika sudah cukup dikenal publik ketika menduduki jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Namun, untuk memastikan niatnya hendak menjadi R1 atau tidak, maka harus menunggu waktu setelah ia pensiun dari TNI.

"Gatot Nurmantyo pun yang sudah kita yakini mau nyapres, tetapi ketika masih menjabat Panglima TNI ditanya soal itu kan selalu dijawab belum berpikir ke arah sana," kata dia.

Ketika memasuki masa pensiun pada Maret 2019, Gatot baru resmi mendeklarasikan diri menjadi capres. Meski pada Pemilu 2019 lalu namanya tak dilirik oleh parpol mana pun.

2. Andika didorong untuk meningkatkan langkah diplomasi dengan ASEAN dan pemerintah China

Default Image IDN

Di sisi lain, Andika didorong memperkuat langkah diplomasi untuk menjaga kedaulatan perairan di Laut Natuna Utara. Sukamta pun mengusulkan agar Andika menjalin komunikasi dengan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, khususnya yang juga memiliki klaim tumpang tindih dengan Negeri Tirai Bambu. Komunikasi juga bisa dijalin dengan pemerintah China.

"Langkah diplomasi akan lebih efektif jika nampak sinyal kuat dari pihak Indonesia dengan pengerahan matra laut dan juga nelayan-nelayan sebagai bagian dari upaya tersebut. Kalau gestur kita terlihat lemah maka langkah diplomasi tentu juga akan ikut melemah," kata Sukamta.

Ia berharap Andika sebagai Panglima TNI bisa memperkuat gestur Indonesia di tingkat regional, sehingga kedaulatan Tanah Air terjaga dengan baik.

3. Bakamla juga pernah usulkan agar dikirimkan Komcad nelayan di Laut Natuna Utara

KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I

Konsep yang diusulkan PKS itu sudah pernah disampaikan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengusulkan agar komponen cadangan (Komcad) nelayan Indonesia dikirim ke Laut Natuna Utara. Dengan begitu, pihak asing bisa melihat ada kehadiran Indonesia di sana.

Aan mengatakan permasalahan di Laut Natuna Utara tidak bisa dipandang secara mikro. Tetapi, harus dipandang secara makro dan bersama-sama.

Ia mengatakan pada hari ini akan memaparkan konsep Nelayan Nasional Indonesia (NNI) di Kementerian Pertahanan. Aan menjelaskan NNI bukan sembarang nelayan, tetapi nelayan yang telah diberikan pengetahuan bela negara.

"Kalau perlu diberikan semacam gaji oleh negara. Mereka tidak berpikir profit oriented, tapi mereka hadir di daerah yang masih grey zone (di Laut Natuna Utara) seperti China dan Vietnam," ungkap Aan kepada media pada September 2021.

Zona abu-abu yang dimaksud Aan, yakni ruang di antara perdamaian dan perang, di lokasi aktor negara dan non-negara terlibat dalam kompetisi. Ia menambahkan NNI tidak akan dilengkapi dengan senjata. Sebab, mereka adalah nelayan sipil.

"Mereka tetap tugasnya mencari ikan yang didukung oleh pemerintah. Namun, mereka merupakan perpanjangan tangan dari aparat penegak hukum. Jadi, mereka bisa melaporkan (bila ada kapal asing masuk di wilayah laut Indonesia)," tutur dia.

Aan pun mengaku Bakamla serba salah karena keterbatasan alat dan anggaran, mereka tidak bisa melakukan tugas untuk patroli secara maksimal. Meski demikian, Aan memastikan para nelayan lokal yang menangkap ikan saat ini di wilayah Laut Natuna Utara tetap aman dan tidak diganggu kapal asing yang melintas di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).