Polemik Impor Beras Dinilai Bisa Berdampak ke Pencapaian Jokowi

Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka mengkritisi Bapanas yang justru tidak fokus pada perbaikan hulu produksi lantaran merubah orientasi pangan menjadi impor.

Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi dugaan skandal mark up impor impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

“Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor,” kata Suhardi.

Suhardi mengakui, perubahan serupa juga telah terjadi di tubuh Perum Bulog.

“Bulog juga berubah orientasi tidak lagi menjadi penyangga hasil panen tapi menjadi operator impor dan penjualan,” jelas Suhardi.

Dengan kondisi demikian, Suhardi memandang, jika tidak ada perubahan Paradigma dari kedua lembaga tersebut maka impor pangan, khususnya beras akan menjadi sumber ketersedian bukan lagi produksi.

“Kalau paradigma ini tidak diperbaiki maka impor akan menjadi sumber ketersediaan bukan lagi produksi,” imbuhnya.

Selain itu, Suhardi menyebut pembentukan pansus mark up beras ini penting dilakukan untuk mengungkap kebenaran atas polemik isu yang mencuat. Ia berharap pansus dapat dibentuk dalam waktu dekat.

"Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” katanya.

Suhardi menduga murahnya harga beras impor ini merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka, sehingga rasanya kurang enak karena beras stok enam bulan ke atas,” kata dia.