Diduga Rugikan Negara Rp8,5 T, KPK Didesak Usut Kasus Impor Beras
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mencari dan menangkap pelaku skandal mark up impor beras yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
- Kerugian negara diperkirakan mencapai 4,83 juta ton beras dengan modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton, atau sekitar Rp8,5 triliun.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mencari dan menangkap pelaku yang menyebabkan kerugian negara akibat skandal mark up impor beras, yang menyeret Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
Pasalnya, kerugian negara yang ditimbulkan akibat mark up impor beras tidak main-main lantaran diperkirakan bisa mencapai Rp8,5 triliun dalam dua tahun terakhir.
1. Hitung-hitungan kerugian negara dari mark up beras
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up impor beras terjadi pada 2023 dan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.
“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus mark up sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar Rp8,5 triliun,” kata Anthony, Kamis, (11/7/2024).
2. KPK dituntut usut tuntas kasus impor beras
Anthony juga menegaskan, realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 dolar AS per ton secara nyata sangat ketinggian. Hal ini juga yang akan menimbulkan keuangan negara dan bisa masuk tindak pidana korupsi.
“Oleh karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab. Siapa saja penikmat kerugian negara atas impor beras tersebut," papar Anthony.
3. Data BPS, impor beras paling banyak dari Vietnam
Anthony mengaku heran dengan klaim Bulog yang menyebut perusahaan Vietnam, Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran. Apabila mengacu data BPS pada Maret 2024, beras impor terbanyak justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton.
"Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran,” ujar Anthony.
4. KPK harus segera tangani laporan terkait dugaan mark up beras
Diketahui, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari.
