Polemik Usaha Anies Jual Saham Perusahaan Bir PT Delta Djakarta

Mengutip situs resmi PT Delta Djakarta, perusahaan bir ini pertama kali didirikan pada 1932 sebagai tempat pembuatan bir Jerman dengan nama "Archipel Brouwerij, NV". Perusahaan ini kemudian dibeli Belanda dan berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij.

Nama PT Delta Djakarta baru muncul pada 1970 di era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pada tahun 1984, PT Delta menjadi salah satu perusahaan Indonesia pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya atau sekarang disebut sebagai Bursa Efek Indonesia.

Investasi asing masuk ke PT Delta Djakarta dari San Miguel Corporation (SMC) melalui San Miguel Malaysia pada 1990-an. Pada 1997, perusahaan mulai memindahkan pabrik dari Jakarta Utara ke Bekasi, Jawa Barat.

Kini PT Delta Djakarta memproduksi berbagai merek bir terkenal mulai dari Anker Bir, Anker Stout, Anker Lychee, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsen, San Mig Light, San Miguel Cerveza Negra, hingga Kuda Putih.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan realisasi penjualan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta masih diupayakan. Sebab, hal ini merupakan janji dari kampanye Anies dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017.

“Saham Delta itu memang kita akan upayakan jual kembali ke publik karena itu menjadi bagian dari visi dan misi dan janji kampanye Anies-Sandi,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/3/2021).

Riza mengatakan penjualan saham perusahaan bir tersebut tak akan merugikan, baik bagi Pemprov DKI Jakarta maupun masyarakat. Apalagi, dia menilai, hasil penjualan saham bisa dialokasikan untuk kepentingan lain untuk masyarakat. Di antaranya untuk penanganan COVID-19 hingga pendidikan.

"Jadi kalau itu dijual kepada publik, uangnya diterima kembali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Umpamanya untuk kepentingan (penanganan) COVID, pendidikan, kepentingan masyarakat umum, untuk infrastruktur. Silakan nanti bersama temen-temen DPRD yang akan memutuskan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Namun, ia menjelaskan, rencana pelepasan saham perusahaan bir ini belum dapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak dan bertanya-tanya mengapa Pemprov DKI Jakarta menggebu-gebu ingin menjual kepemilikan saham di PT Delta Djakarta. Dia menjelaskan penjualan saham bukan terkait keuntungan atau kerugian PT Delta Djakarta yang dikelola DKI Jakarta.

Dia mengaku tak paham mengapa Anies bersikeras ingin menjual saham perusahaan bir tersebut.

"Bukan masalah itu (untung rugi). Kan gak ada salahnya. Kita tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta," ujar Prasetyo pada awak media, Selasa (2/3/2021).

Melalui akun Twitter @prasetyoEdi_, Prasetyo kembali menyuarakan rencana penjualan saham bir oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku menerima laporan bahwa PT Delta Djakarta menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar.

Jumlah itu menandakan perusahaan bir tersebut menjadi penyumbang keuntungan terbesar nomor dua untuk Ibu Kota.

"Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta, setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," tulis Prasetyo melalui akun Twitternya, seperti dikutip pada Jumat (5/3/2021).

Prasetyo mengatakan DPRD DKI belum memutuskan akan menyetujui penjualan saham perusahaan bir yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu. Prasetyo mengaku masih membutuhkan alasan yang rasional.

"Perlu rasionalisasi tinggi untuk saya menyetujui usulan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk yang terus digulirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Prasetyo.

Terkait hal tersebut, Riza juga menyadarinya. Dia tidak menutup mata keputusan penjualan saham tidak bisa diambil sendiri dan perlu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Dia mengatakan DPRD DKI memang perlu mengkaji wacana penjualan saham perusahaan bir akan diterima atau tidak.

"Kenapa Pemprov ingin menjual punya alasan. Nanti teman-teman DPRD silakan dikaji, dipelajari, dibahas. Perlu atau tidak dijual. Setelah dijual kan nanti ada pembahasan kira-kira uangnya mau dipakai buat apa yang lebih bermanfaat," ujar politikus Gerindra tersebut.

Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi juga menjelaskan bahwa upaya pelepasan saham hingga saat ini masih terus dilakukan. Pemprov DKI bahkan sudah beberapa kal bersurat ke DPRD DKI Jakarta untuk membahas izin.

"Empat kali. Surat pertamanya, Mei 2018. Yang kedua, Januari 2019, yang ketiga Mei 2020, dan yang keempat Maret 2021," ujar Riyadi, Jumat (5/3/2021).

Riyadi menjelaskan bahwa BP BUMN sudah punya dua kajian soal rencana penjualan saham PT Delta Djakarta. Mulai dari review investasi saham dan rencana divestasi atau pelepasan saham.

"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kami juga belum pernah diundang untuk dibahas atau apa gitu," ujarnya.