Polisi Minta Rektor Puji Jokowi, Muhadjir: Kampus Tidak Bisa Diarahkan

07 Feb 2024, 20:20 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy gelar konpers di Kantor Kemenko PMK, Rabu (7/2/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendy buka suara perihal sejumlah polisi yang meminta testimoni rektor soal kinerja pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Semarang, Jawa Tengah.

Muhadjir membantah bahwa aparat mengarahkan rektor. Menurutnya, aparat hanya melakukan koordinasi dan komunikasi agar tercipta lingkungan yang kondusif jelang Pemilu 2024.

"Kampus diajak berkomunikasi, berkoordinasi, bagaimana supaya menjaga lingkungan di tempat itu kondusif, aman, tidak ada gejolak itu saja biasanya. Jadi tidak sampai harus mengarah-arahkan itu saya kira, itu tidak benar itu, dan kampus saya kira tidak mudah diarahkan," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Rabu (7/2/2024).

1. Jangan hanya diperbolehkan mengkritik

Sivitas akademika Universitas Negeri Semarang menggelar Seruan Moral dari Kampus Sekaran, Rabu (7/2/2024). (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Muhadjir mengatakan soal komunikasi dengan kampus, bukan hanya dilakukan oleh aparat saja yang ingin membuat pernyataan dan hal ini merupakan kebebasan mimbar akademik.

"Boleh mengajukan saran, boleh mengkritik, boleh menyampaikan hasil-hasil kajian-kajian, tetapi juga jangan disalahkan kalau mereka juga memberikan apresiasi kepada pihak tertentu kepada lembaga tertentu. Jadi jangan hanya boleh kalau mengkritik, tapi kalau memberi apresiasi salah, itu enggak betul gitu. Itu sama saja bagian dari namanya kebebasan mimbar akademik itu," katanya.

2. Marwah kampus tetap dijaga

Para guru besar, dosen, staf kampus dan mahasiswa Undip bergabung menyatakan sikap menjelang Pemilu 2024. (IDN Times/Bt)

Untuk itu, Muhadjir meminta agar tetap menjaga marwah kampus sehingga bisa berekspresi atas kebebasan mimbar akademik dan tidak memiliki tendensi tertentu.

"Termasuk sebagai tempat untuk berprovokasi, tapi juga silakan saja kalau mau mengkritik, tetapi juga jangan menyalahkan kalau ada yang kemudian memberi apresiasi ya," imbuhnya.

3. Polri benarkan minta testimoni rektor

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membenarkan informasi soal sejumlah polisi yang meminta testimoni rektor soal kinerja pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, testimoni itu dibuat dalam rangka cooling system Pemilu 2024 dengan tujuan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Tujuan daripada cooling system itu memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ada hal-hal yang bersifat pertema kita perlu menjaga jangan sampai termakan provokasi, jangan sampai terpecah belah, atau terjadi sesuatu yang dapat mengganggu,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Rabu (7/2/2024).

4. Komentar rektor diminta untuk cooling system

Apel pasukan untuk pengamanan Tempat Pengumutan Suara (TPS) yang berlangsung di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Kota Ambon.(IDN Times/Humas Polda Maluku)

Trunoyudo menjelaskan, cooling system dilakukan dengan cara kolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Salah satunya meminta komentar mereka untuk mengantisipasi polarisasi di masyarakat.

“Pemeliharaan keamanan adalah tugas pokok Polri dan kemudian ini gunanya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dibutuhkan kolaboratif atau kolaborasi partisipasi seluruh elemen masyarakat termasuk juga kepada seluruh kaum civitas akademika,” ujar Trunoyudo.