Polisi Terima 13 Laporan Pidana Kasus Pelanggaran Pemilu

11 Jan 2024, 11:48 WIB

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana Pemilu 2024, menerima laporan dari Bawaslu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan ada 13 laporan yang diterima dari Bawaslu sejak Maret 2023 hingga saat ini. Laporan itu diteruskan ke proses penyidikan.

"Dari 13 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu 2024, enam kasus masih dalam proses penyidikan, dua kasus SP3 (dihentikan) dan lima kasus sudah tahap dua," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1/2024).

1. Mayoritas pelanggaran terkait money politics dan pemalsuan dokumen

Ilustrasi logistik Pemilu. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Trunoyudo menjelaskan, tren pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024 paling banyak terkait dengan money politics saat melakukan kampanye dan pemalsuan dokumen pada ketika pendaftaran bakal calon legislatif.

"Sebanyak empat kasus terkait dengan politik uang, tujuh mengenai pemalsuan, dan dua terkait kampanye melibatkan pihak yang dilarang," ujarnya.

2. Polri berharap masyarakat bersatu menciptakan pemilu damai

Proses lipat dan sortir surat suara Pemilu 14 Februari 2024 (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

Selain itu, Polri berharap agar seluruh masyarakat dapat bersatu menciptakan pemilu damai, aman, berkualitas, dan berintegritas.

"Mari kita wujudkan, Pemilu yang aman dan damai untuk menjaga persatuan serta kesatuan bangsa," ujarnya.

3. Tugas Polri di Pemilu jaga kesatuan masyarakat

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan tugas utama Polri dan TNI dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024 adalah menjaga keutuhan masyarakat dan persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia.

Penegasan itu disampaikan usai mengikuti kegiatan penyematan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (14/11/2023).

"Dan, yang lebih utama tugas Polri bersama TNI bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama. Siapapun Presidennya," kata Sigit.

Sigit menjelaskan, pihaknya menyerukan masyarakat untuk bersatu karena bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan global.

Karena itu, siapapun Presiden yang dipilih masyarakat, nantinya juga akan menghadapi dinamika global untuk bertanggung jawab terhadap rakyat.

"Jadi, kami lebih utamakan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang namanya keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan itu yang harus kita jaga bersama," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.