Politik Dinasti Indonesia: Seni Bagi-bagi Kekuasaan Berasas Konstitusi

Jemma Purdey dalam tulisannya Political Families in Southeast Asia (2016) memakai dua terminologi berbeda, untuk menjelaskan relasi antara politik dengan keluarga, yaitu political family dan political dynasty.

Menurut Purdey, political family adalah kondisi ketika anggota keluarga dengan hubungan darah atau sambung (menantu dan ipar) menempati posisi-posisi strategis yang bisa mempengaruhi kebijakan publik, seperti elite partai politik dan pejabat pemerintahan.

Sementara, political dynasty merupakan babak lanjutan dari political family atau kondisi ketika anggota keluarga bisa 'mewariskan' atau 'membagikan' jabatan-jabatan kepada anggota keluarga lainnya.

Di sebagian kerajaan atau negara otoriter, politik dinasti mungkin hal yang lumrah, karena mekanisme kekuasaan bak warisan yang bisa diturunkan. Namun, di negara-negara demokrasi, politik dinasti menjadi fenomena yang menarik, karena sistem pemilihan pemimpin yang kompetitif dan melibatkan masyarakat luas.

Realitanya, negara dengan demokrasi dan sistem kepartaian yang mapan seperti Amerika Serikat (AS) sekalipun, pernah memiliki dinasti politik. Salah satu yang terkenal adalah dinasti John F Kennedy yang merupakan presiden ke-35 AS. Dia mengangkat adiknya-adiknya menduduki kursi jaksa agung dan senat Massachusetts.

Negeri Paman Sam juga mengenal dinasti Bush. Prescott Bush merupakan Senator Connecticut. Anaknya, George H W Bush “senior” berhasil memenangkan kursi DPR ketika pindah ke Texas hingga terpilih sebagai Presiden ke-41 AS. Turun lagi kepada anaknya, George Bush “junior” mematenkan dinasti politik setelah terpilih sebagai Presiden ke-43 AS.

India yang merupakan negara demokrasi terbesar kedua di dunia juga memiliki dinasti Nehru. 'Warisan' kekuasaan bermula dari Jawaharlal Nehru yang terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) India pertama 1947-1964. Anaknya, Indira Gandhi juga didaulat sebagai PM pada 1966-1977 dan 1980-1984. Belum berhenti di situ, kepemimpinan Indira diteruskan oleh putranya Rajiv Gandhi dari 1984 hingga 1989.

Di Asia Tenggara, Filipina merupakan salah satu negara dengan dinasti politik terbanyak. Purdey mencatat, pada 2016, tiga perempat dari anggota parlemen dan 84 persen senator memiliki relasi kekeluargaan. Deretan kepala negara terpilih, seperti Ferdinand Marcos, Josehp Estrada, hingga Jejomar Binay, sekurangnya menempatkan satu anggota keluarga di posisi-posisi strategis.

“Karena itu, tidak heran Filipina menjadi kasus pembanding untuk mempelajari politik dinasti,” tulis Purdey dalam jurnalnya.

Di Indonesia, politik dinasti bukan fenomena baru. Semasa Soeharto memimpin, ia membangun dinastinya pada ranah nasional. Ia memberikan jabatan Menteri Sosial kepada putrinya, Siti Hardijanti atau Tutut, Bob Hasan (orang dekat Soeharto) sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan R Hartono (mantan ajudan Soeharto dan teman dekat Tutut) sebagai Menteri Dalam Negeri.

Berakhirnya Orde Baru menandakan hadirnya desentralisasi kekuasaan. Indonesia perlahan memasuki fase pemilihan langsung sebagai instrumen menentukan pemimpin. Secara tidak sadar, era reformasi menciptakan varian baru politik dinasti, yaitu politik dinasti pada ranah lokal dan regional.

“Transisi otoritarianisme menuju demokrasi tetap dipengaruhi oleh keluarga-keluarga yang sebelumnya memiliki kekuasaan. Mereka membentuk sistem bernegara yang bisa menguntungkan mereka, apakah itu melalui institusi formal atau non-formal. Peran mereka juga beragam, bisa sebagai mentor, pemodal, atau pembuat jaringan,” kata Purdey.

Salah satu politik dinasti tertua adalah dinasti Sutrisno di Kediri, Jawa Timur. Sutrisno merupakan Bupati Kediri selama 1999 hingga 2009. Setelah masa baktinya berakhir, estafet kepemimpinan dilanjutkan Haryanti yang merupakan istri pertamanya. Uniknya, Haryanti bersaing dengan Nurlaila yang merupakan istri kedua Sutrisno pada Pilkada 2009.        

Di Pulau Sulawesi, masyarakat sudah akrab dengan dinasti Yasin Limpo (YL). Akar dinasti ini bermula dari Nurhayati YL yang terpilih sebagai anggota DPR dua periode. Dari pernikahannya dengan Muhammad YL, tokoh masyarakat di Sulawesi, Nurhayati melahirkan Tanri Olle YL (Ketua DPRD Sulsel), Syahrul YL (Wagub Sulsel 2003-2008 dan Gubernur Sulsel 2008-2018, kini Menteri Pertanian RI), Tenri Angka YL (anggota DPRD Makassar), Ichsan YL (Bupati Gowa), Irman YL (pernah menduduki kepala dinas di Provinsi Sulsel). Dinasti terus berlanjut hingga cucu, menanti, dan besan keluarga Yasin Limpo.

Banten juga memiliki dinasti Atut. Bermula dari Ratu Atut Chosiyah yang menjabat sebagai wagub Banten 2002-2005 dan gubernur Banten 2005-2014. Anaknya, Andika Hazrumy, terpilih sebagai wagub Banten 2017-2022.

Harul Jaman, adik tiri Atut, menduduki wali kota Serang 2013-2018. Ada juga adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany menjabat wali kota Tangerang Selatan 2001-2021. Selanjutnya, Ratu Tatu, adik kandung Atut, menjabat Bupati Serang. Tentu masih banyak nama lainnya.

Pertanyaan berikutnya, senada dengan ungkapan Jokowi, bagaimana bisa menggunakan istilah 'menurunkan' atau 'mewariskan' kekuasaan, sementara sistem pemilihannya dilakukan secara kompetitif?

Menjawab pertanyaan tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, politik dinasti merupakan seni bagi-bagi kekuasaan. Sebab, aktor-aktor yang terlibat dalam membangun politik dinasti mampu membungkusnya. Seakan hal tersebut tidak melanggar prosedur.

“Rumusnya adalah mereka yang memiliki modal bisa duduk di pos-pos strategis partai apakah ketua umum atau sekretaris umum, sehingga bisa menentukan proses rekrutmen. Ketika posisi strategis sudah dikuasai, maka mekanisme pemilihan pemimpin akan sangat subjektif. Di situlah kerabat jadi mudah dicalonkan. Jadi politik dinasti dibungkus dengan praktik prosedural yang seolah-olah tidak salah,” kata Titi kepada IDN Times.

Alumni Universitas Indonesia itu tidak bisa memungkiri jika sistem dan regulasi Pemilu di Indonesia sangat mendukung terbentuknya dinasti politik. Semula, negara ini memiliki Pasal 7 huruf  (r) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menyebutkan syarat calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2015, aturan tersebut dibatalkan, karena dianggap bertentangan dengan hak dipilih dan memilih yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).

“Memang itu disayangkan karena MK hanya melihat hak calon, tidak melihat dimensi yang lebih luas, hak publik untuk mendapatkan kontestan terbaik yang terbebas dari terjadi nya pelanggaran karena hubungan kekerabatan,” kata Titi.

Purdey turut memaparkan, politik dinasti terbentuk karena lingkaran penguasa memiliki akses informasi dan relasi ke pejabat-pejabat yang tidak dimiliki kandidat lain. Karena itu, tidak heran jika politik dinasti berkelindan dengan praktik-praktik nepotisme. Seperti kasus penyuapan Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak.

Pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Leo Agustino mengatakan, tidak optimalnya peran partai sebagai wadah kaderisasi politik turut menyuburkan praktik dinasti kekuasaan. Alih-alih mendapat calon pemimpin yang kompeten, masyarakat justru disuguhkan orang-orang yang cenderung mengambil jalan pintas dalam berpolitik.

“Fungsi partai adalah kaderisasi supaya menghasilkan kader yang kompeten untuk nantinya memimpin. Dinasti politik ini muncul karena partai politik kurang optimal dalam mangkader, sehingga tidak muncul kader-kader champion mereka,” tutur Leo kepada IDN Times.  

Purdey menyambung, dalam konteks Asia Tenggara, mereka yang membangun politik dinasti kerap 'menjual' keluarga. Mengingat hampir seluruh negara di kawasan ini pernah dijajah, maka nama besar pejuang kemerdekaan menjadi senjata utama untuk mendongkrak elektabilitas calon pemimpin.

“Dari situ, narasi yang mereka (politik dinasti) gaungkan adalah seorang patriot, pemimpin bangsa, dan warga negara yang mengabdi,” kata staf pengajar di Monash University itu.

Pandangan Purdey terlihat jelas ketika melihat potret politik dinasti di Sulawesi. Mengakarnya politik dinasti Yasin Limpo tak bisa lepas dari nama besar Muhammad Yasin Limpo yang merupakan pejuang kemerdekaan. Begitu pula di Banten, kiprah Ratu Atut tak bisa dipisahkan dari nama besar sang ayah, Tb Chasan Sochib, yang merupakan tokoh karismatik di wilayah setempat.

Titi memaparkan lebih jauh, karena politik dinasti adalah orang-orang yang cenderung mengambil jalan pintas dalam mempertahankan kekuasaan, mereka biasanya tidak memiliki visi pembangunan yang menyejahterakan rakyat.

“Memang betul nama mereka populer, tapi kapasitas politiknya bagaimana? Dinasti banyak yang terbangun dari ketidakcakapan dalam berpolitik. Hal ini menyebabkan akses bagi kader lain yang kompeten tidak terbuka, jadi tidak ada mekanisme kompetisi yang adil. Dan orientasi mereka biasanya sekadar mempertahankan kekuasaan, tidak pada pembangunan daerah,” kata dia.

Leo yang merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia menilai, politik dinasti bukan fenomena yang sekadar terjadi di negara berkembang. Kehadiran politik dinasti di AS, India, dan Indonesia bisa menjadi gambaran betapa politik dinasti adalah problematika kronis di negara-negara penganut sistem demokrasi.

Sejumlah analis turut menyalahkan sistem pemilihan langsung sebagai akar munculnya politik dinasti. Tetapi, Leo membantah hal tersebut. Menurut dia, politik dinasti terjadi karena sistem check and balances yang tidak optimal.

“Bukan masalah langsung atau tidak, masalahnya adalah kontrol kita yang lemah. Kontrol ini bisa sesama lembaga negara, ada juga kontrol elit dengan masyarakat, bentuknya kontrolnya bisa berupa regulasi atau partisipasi masyarakat. Kalau ini ada, politik dinasti gak akan terwujud,” kata Leo.

Leo menguraikan empat alasan mengapa seseorang ingin membangun politik dinasti. Pertama adalah penguasaan sumber daya. “Karena mereka ingin melanggengkan akses ekonomi mereka,” kata dia.

Alasan kedua, adalah khawatir kejahatannya akan diungkap apabila kekuasaan direbut lawan. “Pasti selama masa berkuasa ada masalah, nah mereka takut itu akan diungkit. Itulah kenapa mereka mati-matian kekuasaan harus diturunkan kepada keluarga dekat,” ujar dia.

Alasan lain adalah kultur politik di Asia dan Afrika. Menurut Leo, kultur politik di dua kawasan ini cenderung melihat kekuasaan sebagai hal yang sepatutnya diturunkan kepada keluarga. “Sehingga mereka merekonstruksi regulasi supaya bisa menurunkan kekuasaan."  

“Yang keempat adalah ambisi pribadi atau bahasa Hobbes adalah state of nature. Atau Machiavelli pernah mengatakan, jika anda tidak berkuasa, maka rebutlah. Kalau anda sudah berkuasa, maka pertahankanlah. Kalau sudah, maka manfaatkan dan perluaskan,” kata Leo, melanjutkan.

Politik dinasti di Indonesia telah menunjukkan wajah aslinya. Janji manis yang semula ingin memajukan daerah menggunakan nama besar keluarga, justru berakhir di balik jeruji besi.

Sebut saja kasus nepotisme yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Ia divonis 10 tahun penjara karena terbukti menerima gratifikasi Rp110 miliar untuk memuluskan izin proyek.

Sebelumnya, Syaukani Hasan Rais yang merupakan ayah Rita dan mantan bupati Kukar juga harus berurusan dengan KPK, karena melakukan korupsi yang merugikan negara hingga Rp120 miliar.  

Menurut Leo, kecenderungan politik dinasti adalah menjadikan kekuasaan sebagai instrumen, untuk memperkaya diri alih-alih mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Politik bukan hanya kekuasaan, tapi instrumen untuk mencapai kebaikan bersama. Dinasti politik kecenderungannya negatif karena cara pandang mereka adalah bagaimana melanggengkan sumber daya,” kata dia.  

Sementara untuk mencegah tumbuh suburnya politik dinasti, menurut Titi, akses informasi terhadap calon pemimpin harus dibuka seluas-luasnya. Masyarakat harus tahu dan mengenal dengan baik kandidat pemimpin yang akan mereka pilih.

Kesenjangan informasi inilah, menurut Titi, dianggap sebagai masalah terbesar dalam sistem pemilu di Indonesia. “Yang kedua, partai harus inklusif karena mereka juga didanai oleh negara. Karena salah satu kewajiban partai adalah memberikan edukasi politik, maka mereka wajib untuk melahirkan kader-kader yang kompeten."

Leo menambahkan, kelompok pro-demokrasi juga harus konsisten dan sigap apabila mereka benar-benar ingin meruntuhkan politik dinasti. Dinasti Atut di Banten bisa menjadi contoh. Sekali pun Atut dan adiknya terjerat hukum, dinastinya di Banten tak benar-benar runtuh, bahkan Andika Hazrumy terpilih kembali sebagai wagub Banten.

“Sebenarnya mereka (dinasti Atut) sempat gamang karena banyak yang ditangkap (KPK). Celakanya, kelompok pro-demokrasi tidak mengunci supaya mereka tidak melakukan reorganisasi. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Bu Tatu (adik Atut) untuk mengoordinasikan kembali dan ternyata benar, pengikutnya masih banyak akhirnya kepercayaan diri mereka kembali muncul,” kata Leo.