Jakarta, IDN Times - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima, menghormati keputusan Presiden, Prabowo Subianto, yang melakukan reshuffle lima menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG).
Aria Bima mengatakan, reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden yang tidak bisa diganggu gugat. PDIP juga tidak bisa berkomentar karena secara sikap sudah berada di luar pemerintahan.
"Gak ada melihat apa, itu hak prerogatif presiden harus kita hormati," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menurut Aria Bima, Budi Gunawan secara intenal memang dekat dengan PDIP. Namun, secara organisasi dan kelembagaan, partainya telah tegas berada di luar pemerintahan.
Kendati, Aria Bima mengatakan, PDIP tetap akan menjadi mitra strategis. Artinya, PDIP akan mendukung pemerintan untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat.
"Ya, secara personal ya, tapi organisasi kan Ibu sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Di sisi lain, PDIP juga menghormati sosok Budi Gunawan dengan segala kompetensi yang ia miliki dalam bidang keamanan dan pertahanan.
"Sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau. Kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo," kata Aria Bima.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik lima menteri baru di Kabinet Merah Putih. Satu orang merupakan menteri baru dari lembaga yang baru dibentuknya. Sedangkan, empat orang lainnya merupakan hasil reshuffle. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga melantik Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Berikut ini daftar menteri baru yang dilantik:
1. Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani
2. Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie
3. Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding
4. Sjafrie Sjamsoedin merangkap jabatan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Ad Interim menggantikan Budi Gunawan
5. Mochamad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umrah
6. Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah.