Polri Curigai Eksploitasi Pekerja Migran ke Kamboja Terkait Judi Daring

Djuhandhani mengatakan bahwa mayoritas penegakan hukum terkait kasus judi dan pornografi daring yang dilakukan di wilayah Indonesia ini merupakan bisnis dari perusahaan-perusahaan yang menaruh peladennya di luar negeri.

Menurutnya, menempatkan peladen di luar negeri menjadi trik pelaku kejahatan judi daring atau pornografi daring agar terhindar dari penegakan hukum karena di negara tertentu praktik judi dilegalkan.

"Oleh karena itu, banyak mereka direkrut dan dipekerjakan di sana (Kamboja)," katanya.

Kemudian, kata Djuhandhani, penyidikan ini dilakukan lantaran maraknya kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipekerjakan di Kamboja melalui jalur ilegal. Seperti kasus dipulangkannya 34 WNI ke Indonesia dari Kamboja pada Desember 2022 lalu.

Direktorat Tipidum Bareskrim Polri sendiri sudah berhasil mengungkap jaringan internasional yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja. Ada lima tersangka yang ditangkap, tiga orang di antaranya telah proses P-21 ke jaksa penuntut umum.

Djuhandhani mengatakan, jaringan internasional ini mencari calon pekerja melalui sosial media. Kemudian, merekrut pekerja berusia berkisar 20 - 40 tahun yang dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik atau operator perusahaan.

Namun, janji tersebut nyatanya hanya janji palsu karena para pekerja dipekerjakan di perusahaan judi dan pornografi daring sebagai operator. 

"Dari hasil penyelidikan juga ditemukan fakta, tersangka tidak hanya mengirim pekerja ke Kamboja, namun ke beberapa negara. Sementara kami catat ada beberapa korban sudah dikirim dan dijanjikan akan dikirim ke Korea Selatan, Australia, Inggris, dan sebagainya, namun faktanya dikirim ke wilayah Kamboja," kata Djuhandhani.

Karena itu, Djuhandhani mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur lowongan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi apalagi secara ilegal.

Ia mengimbau masyarakat yang mendapatkan tawaran atau informasi adanya pekerjaan di luar negeri dapat melakukan pengecekan ke kantor polisi atau dinas tenaga kerja terdekat atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Upaya ini untuk mencari tahu legalitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan itu.

"Kalau memang gaji tinggi, tanyakan keabsahan perusahaan yang menempatkan dan harus disertai kontrak kerja yang jelas sehingga kita semua bisa melindungi hak-hak warga negara sebagai pekerja migran," kata Djuhandhani.