Polri Diminta Transparan Pengadaan Alat Sadap Pegasus
Jakarta, IDN Times - Ancaman alat penyadap Pegasus jadi perhatian kalangan pegiat korupsi. Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesian Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengungkapkan pengadaan alat ini harus jadi perhatian dan dibuka secara transparan oleh negara.
Hal ini berkembang usai keluarnya laporan IndonesiaLeaks soal alat sadap Pegasus di Indonesia. Menurut Situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Polri sempat membeli perangkat lunak “zero click intrusion system” yang hanya dimiliki Pegasus pada 2017 dan 2018.
"ICW akan highlights dari dua aspek, aspek anggaran dan juga dari aspek pengadaannya, tapi paling yang lebih umum sebenarnya dua konteks ini akan saya bingkai dalam kerangka demokrasi. Bagaimana kemudian ternyata alat sadap ini juga menjadi salah satu masalah besar dalam kerja-kerja penguatan demokrasi di Indonesia," kata Wana dalam konferensi pers "Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia" di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
1. Tidak pernah dapat informasi yang jelas soal peruntukkannya
Wana menyoroti bagaimana pengadaan alat sadap ini tidak pernah dijelaskan secara transparan, mulai dari siapa yang menggunakan dan peruntukkanya. Dia melihat memang anggaran kepolisian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan untuk membeli alat-alat yang berkenaan dengan pengawasan.
"Kita tidak pernah mendapatkan informasi kejelasan, apa sebenarnya barang yang dibeli oleh kepolisian, lalu kemudian siapa yang menggunakan dan apa saja peruntukan," ujarnya.
Wana mengungkapkan keberadaan alat sadap Pegasus berpotensi memengaruhi kerja-kerja kelompok masyarakat sipil, bahkan jurnalis.