PPP: Mundurnya Softbank dari Proyek IKN Jangan Sampai Jadi Beban APBN

14 Mar 2022, 17:10 WIB

Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan mundurnya keterlibatan perusahaan ventura asal Jepang, Softbank dari pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Padahal, semula berdasarkan klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, Softbank menjanjikan bakal menggelontorkan duit senilai US$100 miliar atau setara Rp1.432 triliun.

"Keterlibatan Softbank diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional ke Indonesia, khususnya pembangunan IKN. Dengan mundurnya Softbank, maka IKN kehilangan potensi investasi senilai US$100 miliar," kata Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi melalui keterangan tertulis pada Minggu, 13 Maret 2022 lalu.

Pria yang akrab disapa Awiek itu lantas mengusulkan agar pemerintah segera bergerak untuk mencari tambahan investasi dari investor lainnya. Tujuannya, agar pembangunan IKN Nusantara bisa sesuai jadwal. Dengan begitu, kata dia, keraguan publik bisa terjawab.

"Kondisi ini bakal menjadi pekerjaan rumah pertama dari duet Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang kini menjabat Kepala dan Wakil Kepala IKN. Mereka harus memastikan keberlanjutan proyek IKN yang ramah investor dan tidak membebani APBN," ujar dia.

Lalu, siapa calon investor baru yang bakal menggantikan Softbank untuk berinvestasi di proyek IKN Nusantara?

1. Sesuai UU IKN, APBN hanya boleh menanggung biaya proyek maksimal 20 persen

Pekerja menyelesaikan persiapan jelang seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (13/3/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.)

Awiek juga mewanti-wanti pemerintah bahwa sesuai aturan di UU IKN nomor 3 tahun 2022, skema pembiayaan menggunakan APBN hanya boleh maksimal 20 persen. Sisanya, diambil dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Angka ini sudah direvisi dari rencana sebelumnya yang ingin pembiayaan IKN dibebankan ke APBN mencapai 53,5 persen. Penurunan itu dilakukan oleh pemerintah usai diprotes oleh publik.

Bahkan, publik juga memprotes ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebut akan mengambil dana senilai Rp178 triliun untuk proyek IKN dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, proyek IKN tak termasuk ke dalam kegiatan yang terkait sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Sementara, Presiden Jokowi pernah menyebut total biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur mencapai Rp501 triliun.

"Jangan sampai dengan ini pemerintah menggantikan batalnya investasi Softbank dengan dana di APBN. Meskipun penggunaan dana dibolehkan (untuk proyek pembangunan IKN) tapi masih banyak urusan negara ini yang perlu ditanggung oleh dana APBN," beber Awiek.

2. Luhut mengandalkan investasi asing dari UEA dan Arab Saudi

Menko Marves Luhut Pandjaitan ketika dirangkul oleh Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Abdulaziz di Saudi pada 3 Maret 2022 lalu (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)

Juru bicara Softbank Group membenarkan pihaknya membatalkan rencana berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara di Indonesia. Meski demikian, Softbank akan tetap berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan-perusahaan di dalam portofolio Vision Fund.

Bukan kali pertama, Son memutuskan mundur dari proyek besar pemerintah. Pada 2018, Arab Saudi dan Softbank meneken nota kesepahaman (MoU) mengenai proyek pembangunan tenaga surya senilai 200 miliar dolar AS.

Itu merupakan proyek terbesar yang disepakati untuk dikerjakan. Namun, pada akhirnya, proyek itu mandek.

Kini, Luhut mengandalkan investasi yang diperkirakan bakal dikucurkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Bloomberg melaporkan UEA telah berkomitmen untuk menggelontorkan sekitar 20 miliar dolar AS, untuk mendanai pembangunan tahap awal IKN Nusantara.

Sebelumnya, Luhut memamerkan fotonya bersama putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz dalam unggahan di akun Instagram-nya. Di dalam unggahannya itu, Luhut seolah memberi sinyal bahwa Saudi tertarik terlibat dalam proyek IKN Nusantara di Kaltim.

"Saya menceritakan bahwa kami sedang bersiap-siap untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Saya juga sampaikan bahwa kami terbuka dengan kerja sama dalam hal energi baru dan terbarukan hingga kerja sama dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Satu ucapan sempat terlempar usai pertemuan itu selesai. Putera mahkota menyebut bila Indonesia maju, maka Arab Saudi juga maju," tulis Luhut pada 3 Maret 2022.

Ia menyebut, sengaja datang ke Saudi pada pekan lalu atas undangan dari MBS langsung. Saat berada di sana, mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu juga bertemu dengan Menteri Investasi Saudi, Khalid Al-Falih, dan beberapa CEO perusahaan Saudi untuk membahas realisasi sejumlah rencana investasi di Indonesia.

"Di tengah pertemuan itu, saya sampaikan keinginan saya agar potensi investasi dari pihak Kerajaan Saudi dan peluang investasi Indonesia bisa berjalan beriringan," kata dia.

3. Komitmen investor asing masih dalam tahap awal

CEO Softbank Masayoshi Son tengah berbincang dengan Luhut Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sementara, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono, turut menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Sidik mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega-proyek ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu dari berbagai sumber.

“Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan,” ujar Sidik kepada media pada Sabtu, 12 Maret 2022 lalu.

SofBank mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Keputusan itu disampaikan pada Jumat, 11 Maret 2022.

Sidik berujar komitmen pihak investor atau pihak di luar pemerintah perihal pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal. “Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah,” kata Sidik.