PPP Rayu PBB Agar Masuk ke KIB, Yusril: Kan Sudah 'Gabung' Sejak 2019

13 Mar 2023, 20:26 WIB

Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Plt Ketum PPP Mardiono ketika bertemu saat dialog di kantor DPP PPP. (www.instagram.com/@arwani.thomafi)

Jakarta, IDN Times - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono mengakui dalam pembicaraan dengan Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, sempat muncul tawaran untuk mengajak PBB masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Apalagi hingga saat ini KIB masih membuka diri bagi parpol lain untuk bergabung. Mardiono mengutip pernyataan Ketum Partai Golkar yang menyebut koalisi baru itu dinamakan KIB plus-plus.

"KIB membuka diri untuk menambah koalisi lain, tak terkecuali dengan PDIP atau partai-partai lain, termasuk PBB tentunya. Hal itu sering disebutkan oleh Ketum Golkar sebagai KIB plus-plus. Kami masih terbuka dan masih menunggu, kemungkinan itu bisa saja. Tidak tertutup," ungkap Mardiono di kantor DPP PPP di Jakarta Pusat pada Senin, (13/3/2023).

Ia juga menyebut bahwa kedekatan antara Yusril dengan PPP sudah terjalin lama. Salah satunya pada tahun 1997, Yusril ikut berkampanye bagi partai dengan dominasi warna hijau tersebut.

"Jadi, Prof Yusril sudah menjadi penopang bagi eksistensi PPP yang sudah berusia 50 tahun lebih. Jadi, kemudian Beliau punya partai sendiri ya boleh lah bekerja berbeda tetapi hatinya tetap satu," tutur dia.

Sementara, Yusril menyebut bahwa peta koalisi Pemilu 2024 masih cair. Meski pada Pemilu 2019, PBB ikut berada dengan PPP di dalam koalisi kabinet.

"Apalagi kan PBB juga (mendapat) posisi Wamen di dalam (kabinet) dan itu kan sudah menandakan bagian dari koalisi," ujarnya.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo, kata Yusril, justru berharap KIB terus dipertahankan. Dengan begitu, parpol lain berpeluang ikut bergabung seperti Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, itu dalam konteks koalisi di dalam kabinet.

Lalu, apa strategi PBB agar bisa memenangkan Pemilu 2024?

1. Yusril yakin koalisi mulai semakin jelas terbentuk saat PDIP tentukan sikap

Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan, Mardiono usai bertemu di kantor DPP PPP. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Yusril menilai sejumlah parpol meski sudah mulai menunjukkan sikap berkoalisi tetapi formasinya masih cair. Salah satunya, lantaran mereka masih menunggu sikap dari PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di parlemen.

"Saya rasa ketika PDIP sudah bersikap maka otomatis akan terbentuk (koalisi). Siapa yang akan berkoalisi dan dengan koalisi mana saja. Ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Segala sesuatunya tergantung kepada PDIP," ungkap pria yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara di era Presiden SBY itu.

Namun, ia menggarisbawahi ketika berbicara sikap PDIP maka itu semua tergantung pada kebijakan dari Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.

2. PBB targetkan bisa raih 25 kursi di parlemen pada Pileg 2024

Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Lebih lanjut Yusril menyebut bahwa PBB tidak muluk-muluk dalam menetapkan target dalam pemilu legislatif 2024. Ia menargetkan PBB bisa mendapatkan 4 persen kursi atau sesuai dengan ketentuan parliamentary treshold (PT) atau setara 25 kursi. Hal itu lantaran di tiga pileg sebelumnya, PBB gagal melenggang ke Senayan.

"Kan dalam tiga pemilu terakhir kami memang tidak ada wakil di DPR RI. Tapi, kali ini saya yakin PBB mampu menembus 4 persen (PT). Itu lah sebenarnya PBB melakukan silaturahmi dengan partai-partai lain untuk saling mendukung dan agar pemilu yang akan datang bisa diselenggarakan secara fair serta jurdil," kata Yusril.

Ia juga menyebut salah satu parpol yang bisa diajak bekerja sama adalah PPP. Sebab, baik PPP dan PBB merupakan partai Islam kebangsaan.

Ia mengakui mesin partai PBB sudah mulai digerakan tetapi baru dapat dilakukan secara maksimal bila sudah terbentuk koalisi. Yusril juga menyebut ada pergeseran dalam pola pikir masyarakat dalam lima tahun terakhir. Mereka lebih fokus kepada sosok bakal capres dan cawapres.

"Perkembangan baru ini cukup berat bagi partai karena kami sudah harus memutuskan siapa pasangan capres dan cawapres, sementara pencalonan capres dan cawapres masih enam bulan lagi dari sekarang," tutur dia.

3. PPP bantah menunggu PDIP untuk menentukan sikap capres pilihannya

Plt Ketua Umum PPP, Mardiono ketika menghadiri silaturahmi akbar PPP di Yogyakarta pada Minggu, 8 Januari 2023. (www.instagram.com/@muhammad.mardiono)

Sementara, Plt Ketum PPP, Mardiono berbeda sikap dari PBB. Ia mengatakan bahwa PPP tidak menunggu sikap resmi dari PDIP terkait sosok capres yang mereka usung.

"Kami tidak menunggu sikap dari partai politik lain, hanya ingin berhati-hati dalam mempersembahkan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Kami secara intens terus mendiskusikan tentang tokoh-tokoh bangsa kita yang nanti akan dianggap layak memimpin Indonesia lima tahun ke depan," ungkap Mardiono.

Sambil menunggu momen pengumuman capres tiba, tiga parpol di bawah KIB masih memadukan ide dan gagasan. "Termasuk hari ini, ikut ke dalam memperkaya gagasan-gagasan itu, baik dari PBB yang diwakili Prof Yusril. Pembicaraan hari ini turut memperkaya diskusi kami di KIB," ujarnya.