Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menuturkan, Partai Golkar masih berpotensi pindah haluan bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang saat ini terdiri dari Gerindra dan PKB.

"Masih terbuka, nanti satu dari koalisi satu berpindah ke koalisi lain masih ada kemungkinan," ujar dia saat ditemui di sela-sela acara Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 yang digelar BNPT di kawasan Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).

1. Koalisi yang ada saat ini belum final

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Selain itu, dia juga tak memungkiri jika nantinya ada partai politik dari sebuah koalisi bergabung ke koalisi lainnya. Arsul menilai, koalisi saat ini belum bersifat final.

"Bagi saya, yang namanya koalisi apakah KIB atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau Koalisi Perubahan itu bukan koalisi yang sudah final jadi masih terbuka untuk bertambah atau berkurang," ucap dia.

2. Arsul sebut koalisi parpol masih dinamis hingga pendaftaran resmi ke KPU

Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Kendati demikian, kata dia, terlalu dini untuk memprediksi bahwa terjadi pertambahan atau pengurangan yang terjadi pada sebuah koalisi. 

"Maksud saya, misalnya, kok PPP mau pindah ke koalisi lain itu masih terlalu prematur karena apa? Karena kita belum bicara soal siapa capres dan cawapres," tutur Arsul.

Arsul melanjutkan, kemungkinan koalisi parpol masih dinamis hingga nantinya ada pendaftaran secara resmi capres dan cawapres ke KPU RI.

"Kalau bicara kemungkinan, sampai kita daftar ke KPU itu bisa dimunafikan," imbuh dia.

3. PPP paling dirugikan bila KIB tak segera umumkan capres

Ketua Umum PAN, PPP, dan Golkar dalam pertemuan KIB di Makassar, Minggu (6/11/2022)/Istimewa

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, menilai, wajar apabila PPP mulai bermanuver untuk mencari mitra politik jelang Pemilu 2024. Apalagi hingga kini, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum mengumumkan capres dan cawapres untuk diusung.

Menurut Ujang, bila KIB lambat menentukan sikap, yang paling terkena dampaknya adalah partai dengan dominasi warna hijau tersebut. Sebab, mereka hanya punya 19 kursi di parlemen. 

"KIB ini kan lama dalam menentukan capres karena menunggu resto Jokowi itu. Tetapi, dalam perjalanannya mengalami kemandekan. Karena kalau PPP menunggu dalam jangka waktu yang lama, maka yang paling dirugikan adalah PPP. PPP yang paling rawan dan gagal melaju ke Senayan," ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times, Sabtu (11/3/2023). 

Pernyataan Ujang itu menanggapi pernyataan dari Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, pekan lalu. Pria yang akrab disapa Rommy itu mengatakan, KIB saat ini mandek lantaran belum ada titik temu soal capres dan cawapres yang bakal diusung. 

Ujang pun tak menampik situasi di KIB saat ini tengah mandek. Apalagi, ia mendengar bahwa saat ini KIB kekurangan logistik. 

"Saya mendengar juga dari internal mereka, bahwa tidak ada uang di KIB. Artinya, partai kan tetap butuh uang untuk menggerakan legislatif. Kalau capres-cawapresnya belum ada, mau minta (logistik) ke mana mereka," tutur dia. 

Editorial Team