Prabowo Akui Ada Mafia Alutsista, Mark Up Harga Hingga 600 Persen

14 Jun 2021, 15:24 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menghadiri rapat di DPR pada 2019 lalu (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak membantah bila dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) rentan terjadi praktik korupsi. Salah satu praktik yang lumrah terjadi yakni penggelembungan harga alutsista secara gila-gilaan atau lazim disebut mark-up. Dalam program siniar bersama Deddy Corbuzier, Prabowo bahkan menyebut ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan hingga 600 persen.

"Yang penting bagi saya kalau yang sudah gila-gilaan, barang katakanlah X harganya Y, lalu mark up-nya sampai 600 persen, saya katakan maaf (saya tidak bisa setujui)," kata Prabowo dalam tayangan YouTube yang diunggah pada Minggu, 13 Juni 2021.

Ia mengatakan, bila keuntungan yang diambil dari transaksi penjualan alutsista itu di luar akal sehat, maka Prabowo enggan tanda tangan. Ia mengklaim akan lapor ke presiden mengenai temuannya itu.

"Itu kan tanggung jawab saya, kepada presiden, rakyat, dan sejarah. Saya takut dikutuk oleh generasi selanjutnya. Gue gak mau deh kalau (mark up-nya) sudah gila-gilaan," tutur Prabowo lagi.

Apakah ini berarti tuduhan yang sempat disampaikan oleh pengamat isu militer dan akademisi, Connie Rahakundini Bakrie, soal adanya mafia alutsista terkonfirmasi?

1. Prabowo pilih terbang langsung ke negara produsen untuk nego pembelian alutsista

Default Image IDN

Menyadari adanya praktik mafia yang masih berlangsung, Prabowo mengklaim tengah bersih-bersih di instansi yang ia pimpin. Ia memilih terbang langsung ke negara produsen alutsista, dan bernegosiasi langsung mewakili pemerintah. Prabowo enggan menggunakan pihak ketiga di Tanah Air untuk melakukan hal tersebut.

"Saya ingin tahu harga yang sebenarnya (alutsista) itu berapa sih," ungkap Prabowo.

Cara lainnya mencegah praktik mafia dalam pembelian alutsista yaitu menggandeng beberapa instansi seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunanan (BPKP) untuk memeriksa kontrak pembelian alutsista sebelum dokumen tersebut efektif dan dilakukan pengiriman.

"Kan kontrak (pembelian alutsista) itu ada beberapa tahapan, ada tahap awal, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, termasuk kondisi keuangan," kata dia.

Diplomasi Prabowo untuk pembelian alutsista terlihat dari getolnya mantan Danjen Kopassus itu bepergian ke luar negeri. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin mengatakan, sejak dilantik sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo setidaknya sudah berkunjung ke 14 negara. Ia tercatat lima kali bertamu ke Turki dan tiga kali ke Rusia.

2. Kemhan pernah tantang akademisi Connie Bakrie untuk ungkap identitas mafia alutsista

Pengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Isu adanya mafia alutsista, yang sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum, diungkap kembali oleh pengamat isu militer dan akademisi dari Universitas Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie. Ia mengangkat isu mengenai mafia alutsista ketika berbicara di diskusi virtual pada 25 April 2021 lalu dan tayang di YouTube Medcom.id.

Connie sempat ditanya apakah ada mafia alutsista di Kemenhan. "Mister M saja," jawab Connie ketika membahas mengenai tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402.

Sementara, ketika hadir di program lain, Connie enggan mengungkap identitas pihak yang diduga menjadi mafia alutsista. "Gak akan saya sebutlah (identitasnya)," ujar perempuan yang juga menjadi akademisi di Asia Pacific for Security Studies itu.

Juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemudian sempat merilis pernyataan yang menantang Connie untuk mengungkap identitas "Mr. M" tersebut. Di dalam keterangan tertulisnya, Dahnil seolah-olah menuding Connie berbicara tanpa bukti adanya mafia alutsista di lingkungan Kemhan.

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berterima kasih bila Bu Connie menyebutkan dan membuka saja siapa mafia yang dia sebut Mister M. Bila perlu laporkan ke kepolisian dan atau ke KPK," kata Dahnil dalam keterangan tertulis pada 10 Mei 2021 lalu.

Dahnil yang pernah jadi Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu juga mendorong agar Connie membuka saja industri pertahanan yang dimaksud institusi apa. Termasuk sosok jenderal yang sempat ia sebut ikut bermain.

Dahnil mengaku prihatin karena banyak jenderal yang baik di TNI dan Kemhan, serta ingin menguatkan pertahanan Indonesia jadi lebih baik. Tapi, mereka justru menjadi korban tuduhan dan rumor yang disampaikan Connie.

Tetapi, kini praktik mafia yang menggunakan modus menaikan harga alutsista untuk meraih keuntungan, justru diakui oleh Prabowo.

3. Connie sebut keberadaan mafia alutsista diakui oleh anggota Komisi I DPR

ilustrasi alutsista (kapal perang). (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Connie, keberadaan mafia alutsista tidak hanya diketahui oleh dirinya. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh anggota Komisi I bidang pertahanan, Muhammad Farhan, eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI S. Ponto, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani.

Di dalam dialog virtual yang digelar akhir April lalu, Farhan menyebut, dalam dokumen panitia kerja dengan Kemhan, tidak ada istilah mafia alutsista.

"Tapi, dalam setiap tender pemerintah ada usaha untuk melakukan intervensi spesifikasi yang ditentukan (untuk dibeli). Yang bermain ya para pengusaha dan panitia tender. Pengusaha dari dalam negeri," kata Farhan dalam diskusi tersebut.

Ia menjelaskan, meski pembelian alutsista dilakukan berdasar kesepakatan antar negara, tetapi harus melalui pihak ketiga. "Kecuali kalau kita beli dari Iran, langsung tanpa perantara. Tapi, kalau kita beli (alutsista) dari Iran, maka akan kena marah Amerika Serikat," tutur dia sambil tertawa.

Ia kemudian memberikan contoh Indonesia berminat untuk membeli jet tempur F35. Tetapi, tidak bisa langsung memesan ke Pemerintah AS dan menyetorkan uangnya ke Kementerian Keuangan.

"Pasti harus melalui Lockheed Martin. Lockheed pasti akan menunjuk agennya yang ada di Singapura. Agennya yang di Singapura pasti menunjuk perusahaan perwakilannya di Indonesia," ujarnya.