Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengakui korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, DPD-DPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).
“Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia, jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup, kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, perilaku korupsi sudah merambah ke berbagai lini birokrasi dan institusi negara. Hampir semua tingkat eselon birokrasi melakukan korupsi.
“Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ucap dia.
Prabowo mengungkapkan, setelah 299 hari memimpin, pemerintahan semakin mengetahui besarnya tantangan dan penyelewengan di lingkungan pemerintahan.
“Hal ini tidak baik tapi harus dilaporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan, telah disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu, ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain memimpin langsung pemberantasan korupsi dan penyelewengan di seluruh lembaga eksekutif dan pemerintahan.
“Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini, kami telah identifikasi dan telah diselamatkan Rp300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi,” kata dia.