Prabowo Bantah Wajarkan Politik Uang, Najwa Sentil Zulhas Bagi-bagi Duit

20 Sep 2023, 07:00 WIB

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menampik ia mewajarkan praktik politik uang jelang Pemilu 2024. Persepsi itu muncul karena dalam satu acara, Prabowo mendorong rakyat agar terima saja bila ada politisi yang membagikan uang.

"Saya tidak setuju dengan politik uang. Tapi, kenyataannya orang yang istilahnya menghalalkan segala cara akan tetap melakukan. Nah, ini kita harus mendidik rakyat untuk tidak terpengaruh. Kalau ada (politisi) mau bagi-bagi uang ya terima aja, tapi jangan ikuti," ujar Prabowo ketika berbicara di program adu gagasan tiga bacapres di Universitas Gadjah Mada dan dikutip dari YouTube pada Selasa (19/9/2023).

Ia meyakini bila uang diterima tetapi politisi dan partainya tidak dipilih maka lama kelamaan praktik itu bakal memudar. Karena, menurut Prabowo, cara bagi-bagi uang untuk mendapatkan suara dinilai sudah tak lagi efektif.

"Sebaiknya, (uangnya) jangan diterima. Tetapi, karena masih banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, yang penting dia tidak terpengaruh. Maka, (praktik bagi-bagi uang) akan patah. Kan tujuan awalnya politisi bagi-bagi uang kan untuk membeli dukungan, kesetiaan. Itu kan sama dengan menyogok," tutur dia.

Ia kembali menegaskan bila uang diterima tapi politisi dan parpolnya tidak dipilih maka politisi itu akan memilih cara lain. Sebab, cara bagi-bagi uang sudah tidak lagi mempan untuk bisa membeli suara rakyat.

Di acara itu, jurnalis senior Najwa Shihab sempat meminta pandangan Prabowo terkait aksi bagi-bagi uang yang pernah dilakukan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Apa pandangan Prabowo soal teman di koalisinya itu?

1. Prabowo bela aksi bagi-bagi uang Zulkifli Hasan

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Di forum tersebut, Prabowo juga membela Zulkifli Hasan yang membagi-bagikan Rp50 ribu kepada para nelayan. Ia berdalih pria yang akrab disapa Zulhas itu tidak ikut dalam Pemilu 2024. Baik itu menjadi capres, anggota legislatif atau kepala daerah.

"Kan Pak Zulkifli Hasan tidak nyapres, nyaleg, kepala daerah. Bahkan, jadi kepala desa pun, dia tidak mau," kata Prabowo berdalih.

"Dia itu orang yang memang suka sedekah," ujarnya lagi.

Ia mengaku kenal secara pribadi dan cukup lama sosok Zulhas. Di kampung halamannya, Lampung, Zulhas membangun sekolah unggulan.

"Sekolah unggulan itu dia bangun dengan uang dia sendiri. Sebelum masuk politik, dia adalah pengusaha. Dia suka bersedekah," tutur dia.

2. Prabowo mempersilakan bila rakyat tidak mau memilih PAN saat Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ketika membuka Bimbingan Teknis PAN di Hotel Sultan, pada Senin, 28 Agustus 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Ia pun mempersilakan rakyat untuk menerima uang Zulhas. Namun, Prabowo tetap mendorong agar rakyat mengikuti hati nuraninya dalam menentukan pilihan di pemilu 2024.

"Kalau hatimu tidak sreg dengan PAN, ya jangan pilih! Jadi, ikuti hati nuranimu," ujarnya.

Di forum itu, Prabowo sepakat dengan Najwa bahwa praktik politik uang menyebabkan biaya pesta demokrasi di Tanah Air menjadi begitu tinggi dan mahal. "Setuju!" tutur dia.

3. KPK sentil aksi bagi-bagi uang Zulkifli Hasan jelang Pemilu 2024

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri (IDN Times/Aryodamar)

Sementara, aksi bagi-bagi uang Rp50 ribu Zulhas turut disentil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengampanyekan anti politik uang melalui tagline dan program Hajar Serangan Fajar.

"Antikorupsi itu kan maknanya ya tidak dengan menebar uang untuk meraup suara misalnya, meraup dukungan dan sebagainya karena itu cara-cara curang, kan begitu ya," ujar Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa kemarin.

Menurut Ali, ajakan antipolitik uang itu disampaikan kepada penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peserta pemilu, ataupun masyarakat. Tindakan ini menjadi salah satu upaya KPK mengawal Pemilu 2024.

Berdasarkan kajian KPK, kata Ali, aksi bagi-bagi uang merupakan tindakan koruptif yang berujung pada tindakan korupsi.

"Beberapa perkara yang ditangani oleh KPK itu motifnya sama, untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Saya kira tidak ingin terjadi kembali hal-hal seperti itu," ujarnya lagi.