Prabowo Diminta Batalkan Retreat Kepala Daerah, Tak Sejalan Efisiensi

17 Feb 2025, 20:49 WIB

Ilustrasi kepala daerah. (IDN Times/Sukma Shakti)

Jakarta, IDN Times - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mendesak retreat kepala daerah terpilih yang digelar pada 22-28 Februari mendatang, sebaiknya dibatalkan. Sebab, kata dia, acara itu tak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ray, karena kebijakan efisiensi anggaran itulah jumlah dana transfer daerah dievaluasi. Anggaran dana transfer ke daerah dipangkas hingga Rp50,59 triliun.

"Tentu agak mengherankan dana transfer daerah dievaluasi, malah dana yang ada digunakan untuk tujuan yang tidak prinsipil," ujar Ray kepada IDN Times melalui pesan pendek, Senin (17/2/2025).

Selain itu, menurut Ray, target dan tujuan retreat tersebut tidak jelas. Prabowo mengatakan target dari retreat di Akademi Militer (Akmil) di Magelang adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Tapi caranya dengan membuat materi yang berhubungan dengan nuansa militerisme.

"Presiden Prabowo menginginkan adanya sinkronisasi pusat-daerah. Tetapi di saat yang sama membuat pembedaan antara kepala daerah dari KIM (Koalisi Indonesia Maju) dengan kepala daerah non-KIM," tutur Ray.

Sebelum retreat, sebanyak 481 kepala daerah akan dilantik di Jakarta.

1. Materi retreat yang kental nuansa militerisme tak ada kaitan dengan kepala daerah

Direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti. (Dokumentasi Istimewa)

Lebih lanjut, Ray mengkritisi materi retreat yang didominasi hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta diberikan dalam nuansa militeristik. Menurutnya, materi retreat di Akmil bagi kepala daerah tidak berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

"Padahal, materi yang paling prinsipil disampaikan menyangkut keahlian, kepedulian para kepala daerah pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yaitu transparan, dialogis, partisipatif dan antikorupsi," ujar Ray.

Bahkan, empat tema tersebut hanya mendapat porsi yang sedikit, atau bahkan tidak menjadi materi dalam retreat pada pekan ini. Itu sebabnya Ray menilai tujuan retreat di Akmil kurang jelas.

Poin lain yang ia kritisi yaitu soal adanya administrasi pembiayaan program retreat yang juga tidak jelas. Sebelumnya, sempat viral melalui Surat Edaran (SE) Mendagri yang meminta agar kepala daerah mengeluarkan dana Rp2,7 juta per hari per orang ke PT Lembah Tidar Indonesia. Sedangkan, retreat akan berlangsung selama delapan hari.

Setelah SE nomor 200.5/628/SJ menjadi perbincangan publik, maka kebijakannya diubah. Pembiayan retreat selama satu minggu kemudian dialihkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pengdaministrasian yang bolak-balik seperti ini, sebenarnya sudah tidak layak terjadi di level pemerintahan baik daerah maupun pusat. Khususnya yang menyangkut dana negara," tutur dia.

Di sisi lain, alasan perubahan kebijakan sehingga membebankan semua biaya retreat ke APBN masih belum dijelaskan ke publik. "Ini jelas merupakan cara kerja yang tidak profesional," katanya.

2. Daerah akan alami kekosongan selama tujuh hari

Ilustrasi Pilkada 2024. (Dok. IDN Times)

Ray juga mengkritisi lamanya masa retreat kepala daerah, yakni selama tujuh hari. Alih-alih berada di Magelang, waktu tujuh hari sebaiknya digunakan bagi kepala daerah untuk mengerjakan kewajibannya.

"Mengambil waktu tujuh hari untuk retreat rasanya terlalu berlebihan," katanya.

Selain itu, selama satu pekan tidak ada keputusan apapun yang dapat dilakukan. "Jadi, selama tujuh hari hampir seluruh daerah di Indonesia tak memiliki kepala daerah mereka. Tetapi ini salah satu kekecauan dari retret," ujar Ray.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin hampir seluruh kepala daerah tidak ada selama tujuh hari karena ikut retreat.

3. Retreat hanya difokuskan untuk kepala daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (IDN Times/Gregorius Aryo Damar)

Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengatakan retreat atau pembekalan di Akmil hanya difokuskan bagi kepala daerah. Wakil kepala daerah baru bergabung pada saat penutupan saja.

"Nanti mungkin, sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan. Ya, tentu dengan rencana yang berbeda nanti ke depan," ujar Bima di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 Februari 2025.

Menurut Bima, semula retreat di Akmil didesain selama 14 hari dengan melibatkan kepala dan wakil kepala daerah yang baru dilantik. Namun, rencana itu batal karena adanya efisiensi anggaran.

"Karena efisiensi, kami ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan tujuh hari dan tempatnya juga terbatas. Jadi, karena (tidur) di tenda, tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau seribu. Kami harus mencarikan lagi," ujar Bima.