Prabowo Hadir di Rapat Komisi I, Duduk Diapit Panglima TNI dan KSAD

26 Sep 2022, 13:38 WIB

Anggota komisi I DPR dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin ketika mengikuti raker Menhan dengan Panglima TNI pada 26 September 2022. (www.instagram.com/@tbhasanuddin)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi I di DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, (26/9/2022). Namun, kali ini momennya terlihat spesial, karena Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hadir bersama dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Sebelumnya, kedua petinggi di TNI itu diisukan tidak akur. Isu tersebut mencuat ke publik ketika disampaikan oleh anggota Komisi I, Effendi Simbolon dalam rapat kerja pada 5 September 2022 lalu.

Baik Andika dan Dudung membantah ada disharmoni. Namun, dari posisi duduk, keduanya berada di meja berbeda. Menhan Prabowo menjadi pemisah keduanya.

Andika duduk di sebelah kanan Prabowo. Sedangkan, Dudung berada di sebelah kiri Prabowo.

Di sebelah kanan Andika duduk Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono. Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo berhalangan hadir karena ada kegiatan bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Rapat pada hari ini diikuti oleh 24 anggota komisi I dari 8 fraksi di DPR. "Jadi, kita tinggal menunggu fraksi PAN. Tetapi, seluruh fraksi sudah hadir, Pak Menhan," ujar Ketua Komisi I Meutya Hafid ketika membuka rapat pada hari ini dan dikutip dari YouTube komisi I pada hari ini.

Seperti rapat Komisi I dengan Panglima TNI sebelumnya, rapat kemudian dilakukan secara tertutup. Padahal, rapat hari ini membahas mengenai penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kemenhan/TNI pada tahun anggaran 2023 dan isu-isu aktual.

Apakah kehadiran Dudung dan Andika di dalam rapat menunjukkan keduanya sudah akur?

1. Dudung akui berselisih dengan Andika tapi dianggap hal biasa

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang hadir raker dengan komisi I. Dia duduk diapit Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurachman pada Senin, 26 September 2022. (Tangkapan layar YouTube komisi I DPR)

Isu tidak disharmoni antara KSAD Dudung dengan Panglima TNI Jenderal Andika kali pertama dimunculkan ke publik oleh politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon dalam rapat kerja pada 5 September 2022 lalu. Ketika dikonfirmasi kepada Dudung, ia tak menampik adanya perselisihan dengan Andika. Namun, hal itu dianggapnya biasa.

"Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit itu biasa. Perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru (berbeda pendapat) itu biasa. Siapapun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda (sikap) itu biasa," ujar Dudung pada 15 September 2022 lalu di Mabes TNI AD.

Sementara, berdasarkan penelusuran Majalah Tempo pekan ini, hubungan panas dingin dua jenderal terjadi sejak Dudung menjabat Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta pada 2020. Saat itu, Andika menjabat sebagai KSAD.

Sejumlah narasumber menyebut Andika tak mendukung Dudung menjadi Pangkostrad. Andika mengusulkan Muhammad Herindra untuk menempati posisi itu. Namun, kini Herindra menduduki posisi Wakil Menteri Pertahanan.

Tensi semakin tinggi ketika Andika menilai Dudung tak mendukungnya menjadi Panglima TNI. Nama Dudung juga sempat masuk ke dalam bursa calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun pada November 2021 lalu.

2. Isu anak Dudung tak lulus masuk Akmil diduga memperuncing perselisihan dengan Andika

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kanan) bersama dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman (kiri) di hari pelantikan keduanya di Istana Merdeka (www.instagram.com/@agus_suparto_ri_1)

Gara-gara perselisihan Dudung dan Andika mencuat ke ruang publik, maka turut menyeret anak laki-laki Dudung, Akbar Abdurachman. Ia sempat dinyatakan tak lulus Akmil oleh Jenderal Andika.

Menurut informasi yang ditulis oleh Majalah Tempo, Akbar sempat tak diloloskan oleh Andika pada 30 Juli lalu karena putra Dudung itu tak memenuhi syarat soal usia. Keputusan Andika itu tak diterima oleh Jenderal Dudung.

Pada 30 Juli, ia lalu mengirimkan surat ke Kemenhan dan meminta perubahan keputusan alokasi calon taruna Akmil. Permintaan itu dikabulkan. Akbar pun yang semula dicoret dari Akmil akhirnya diterima.

Hal ini pula yang menyebabkan Effendi sempat geram kepada KSAD. "Memang kalau anak KSAD gagal, kenapa? Memang dia harus masuk (diterima di Akmil)? Memang kalau dia anak presiden, misalnya, harus masuk? Siapa yang bilang begitu, kata siapa? Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak (lolos kualifikasi diterima) ya tidak (diterima). Jangan ada diskresi," ujar Effendi dengan nada keras pada rapat pada 5 September 2022 lalu.

Menurutnya, meski Dudung ingin putranya masuk Akmil tetapi tetap harus sesuai dengan peraturan. "Apa urusannya dengan anakmu?" tanya politikus dari PDI Perjuangan itu.

3. Menko Polhukam telah memanggil Dudung dan Andika untuk klarifikasi secara terpisah

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Sementara, akibat isu disharmoni itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD turut bersuara. Ia mengatakan telah memanggil Jenderal Andika dan Jenderal Dudung secara terpisah untuk mendapatkan klarifikasi.

"Saya undang satu per satu, Panglima maupun KSAD. Saya undang ke kantor saya, (saya katakan) nih di luar ada isu begitu, berarti bapak tidak harmonis,” ujar Mahfud seperti dikutip dari Youtube Karni Ilyas pada 16 September 2022 lalu.

Ia menambahkan, bahwa kedua petinggi TNI itu sama-sama menyangkal tentang isu yang sedang beredar. Menurutnya, hal tersebut, hanya perbedaan pandangan saja.

“Tapi keduanya menyatakan gak juga katanya, itu kan soal perbedaan persepsi mungkin itu terjadi di banyak birokrasi juga, kadang kala merasa saya punya kewenangan begini kewenangan begitu lalu meletup seperti itu,” tutur dia.

Mahfud memastikan bahwa isu ketidakharmonisan tersebut, tidak akan membahayakan institusi TNI.

“Tapi sebenarnya tidak terlalu buruk juga, tidak terlalu membahayakan. Bahkan kita juga tidak terlalu tahu rakyat ya kecuali sesudah meletup di DPR itu,” katanya.

Ia menduga bahwa konfrontasi berkelanjutan antara TNI dan DPR tidak akan berlanjut.