Prabowo Sebut Pasukan Perdamaian RI Tak Akan Lucuti Senjata Hamas

20 Mar 2026, 19:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (17/3/2026) (dok. Tim Media Presiden)

Intinya Sih

Prabowo menjelaskan Indonesia bergabung ke Board of Peace sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, namun rencana pengiriman pasukan perdamaian ditunda karena meningkatnya ketegangan Iran, AS, dan Israel.
Indonesia menegaskan tidak akan melucuti senjata Hamas jika mengirim pasukan perdamaian, dengan fokus utama melindungi warga sipil tanpa terlibat dalam agenda militer BoP yang bertentangan dengan prinsip nasional.
Prabowo menekankan Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, tidak bergabung aliansi militer mana pun, serta memperkuat pertahanan nasional secara mandiri untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas regional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan mengenai alasan Indonesia bergabung ke Board of Peace (BoP). Menurutnya, hal itu bagian dari upaya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Kini, rencana Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke BoP ditangguhkan, seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” ujar Prabowo dalam pernyataannya saat diskusi dengan jurnalis dan pakar di Hambalang, Selasa (17/3/2026).

Prabowo mengatakan, apabila Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Hamas harus menerimanya.

"Saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” kata dia.

1. Indonesia tidak 100 persen harus ikut agenda BoP

Presiden Prabowo Subianto (dok. Tim Media Presiden)

Menurut Prabowo, negara yang bergabung ke BoP diberi batasan nasional (national caveats). Prabowo mencontohkan, setiap negara yang bergabung berhak ikut atau tidak dalam semua agenda BoP, termasuk mengirimkan pasukan perdamaian.

Oleh karena itu, kata Prabowo, apabila Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian, tidak akan melucuti senjata Hamas.

"Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” ucap dia.

2. Prabowo tegaskan Indonesia tidak ikut aliansi militer manapun

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (17/3/2026) (dok. Tim Media Presiden)

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan, Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Prabowo menekankan, prinsip tersebut telah lama menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, kata dia, tidak memihak blok kekuatan mana pun dan berupaya aktif mendorong perdamaian dunia.

“Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” kata Prabowo

3. Tegaskan kemandirian pertahanan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (17/3/2026) (dok. Tim Media Presiden)

Prabowo mengatakan, Indonesia memilih untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri dan tidak bergantung pada negara lain dalam hal keamanan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia harus terus memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

"Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun,” ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

Di sisi lain, postur militer Indonesia disebutnya bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk mengancam negara lain.