Prabowo Serahkan Dokumen Strategi Pertahanan IKN ke TNI, Seperti Apa?

21 Jan 2022, 17:27 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo ketika menyerahkan dokumen strategis kepada masing-masing kepala matra dalam rapat pimpinan pada Kamis, 20 Januari 2022 (www.instagram.com/@kemhanri)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan dokumen strategis pertahanan kepada tiga matra TNI pada Kamis, 20 Januari 2022. Di dalamnya juga terdapat strategi pertahanan di ibu kota negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan usai Prabowo menggelar rapat pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2022.

Namun, ketika ditanya bagaimana sistem pertahanan yang bakal diterapkan di Kabupaten PPU, ia tak menjawab dengan lugas.

"Tentu, kami bahas pertahanan negara, tetapi bukan hanya di ibu kota negara baru saja, melainkan di seluruh area di negara ini. Ibu kota memang bagian penting yang kami rencanakan, tapi yang kami bahas adalah pertahanan negara secara keseluruhan," ungkap Prabowo dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (21/1/2022).

Ia menambahkan, dokumen strategis yang diberikan kepada kepala masing-masing matra akan digodok untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara.

"Kami telah menyerahkan beberapa dokumen strategis untuk digodok untuk angkatan. Kami harapkan dalam waktu satu bulan sudah kembali, sehingga dokumen-dokumen tersebut bisa diajukan kepada Bapak Presiden," kata dia lagi.

Bila ditelusuri di UU IKN, informasi mengenai sistem pertahanan yang bakal diberlakukan di ibu kota negara yang baru, Nusantara, sangat minim. Pembahasan mengenai sistem pertahanan hanya dibahas di beberapa pasal, tetapi tak dijabarkan akan seperti apa.

Salah satunya tertulis di Pasal 20 yang menyebut "penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara dilaksanakan berdasarkan sistem dan strategi pertahanan serta keamanan yang terintegrasi dengan rencana induk IKN Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN IKN Nusantara."

Minimnya penjelasan mengenai sistem pertahanan di ibu kota baru nanti dinilai mengkhawatirkan. Padahal, ibu kota wajib memiliki sistem pertahanan dan aman dari berbagai ancaman.

Lalu, bagaimana tanggapan ahli pertahanan mengenai lokasi ibu kota baru yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia?

1. Lokasi Ibu Kota Negara Nusantara yang berbatasan darat dengan Malaysia rentan diinvasi negara lain

Lokasi Serawak Malaysia menuju ke lokasi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur (Tangkapan layar Google Map)

Menurut pengamat pertahanan dari Universitas Pertahanan, Fahmi Alfansi P. Pane, idealnya semua ibu kota negara baru menjauhi garis pantai dan perbatasan dengan negara tetangga. Ia menilai, bila lokasi ibu kota negara dekat dengan tepi laut maka menyebabkan kota tersebut lebih mudah diserang.

"Sedangkan, rivalitas suatu negara dengan tetangganya umumnya dipicu karena isu perbatasan darat dan lautan maupun perebutan posisi atau pengaruh," ungkap Fahmi ketika menulis opininya di harian Kompas pada 12 Januari 2022 lalu.

Ia memberikan contoh Ibu Kota Pakistan yang lama, Karachi, berada di tepi laut dan berjarak 170 kilometer dari India. Sedangkan, Islamabad memang berjarak 250 kilometer dari India, tetapi kerentanan itu bisa tertutupi karena Islamabad terletak di dataran tinggi sehingga sulit diinvasi dari darat dan laut.

"Sebaliknya, wilayah IKN baru berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wilayah Penajam juga berjarak sekitar 400 kilometer dari Sarawak, Malaysia. Penajam juga hanya tiga kilometer dari laut, tepatnya Selat Makassar," kata dia.

Ia menambahkan, Jakarta memang juga terletak di tepi laut. Tetapi, risiko invasi langsung ke Jakarta berkurang dengan adanya ratusan pulau di Kepulauan Seribu dan reklamasi pantai utara Jakarta.

2. Bappenas menjanjikan sistem pertahanan canggih untuk melindungi IKN Nusantara

Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Sementara, Kementerian PPN/Bappenas mengklaim telah menyiapkan sistem yang dapat mengantisipasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Mereka memprediksi ancaman tidak saja bisa datang lewat udara, darat, dan laut, tetapi juga bisa melalui siber. Namun, mereka tidak menjelaskan dengan detail sistem pertahanan macam apa yang telah disiapkan.

“Sejalan dengan konsep IKN sebagai smart city, masterplan dirancang dengan muatan teknologi canggih dan local wisdom sehingga bercirikan smart defence dan smart security," ujar Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko dalam keterangan resminya di Jakarta, pada 29 Desember 2021 lalu.

Untuk itu, kata Bogat, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun sistem pertahanan dan keamanan di mana IKN sebagai center of gravity dan enabler. Ia mengakui, pertahanan dan keamanan yang baik merupakan syarat keberlangsungan pembangunan di semua bidang.

"Negara dengan konflik tinggi cenderung sulit menyejahterakan masyarakatnya,” tutur dia tanpa menjelaskan lebih jauh.

3. Pemerintah menargetkan pembangunan IKN rampung pada 2045

Desain final Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Sementara, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan IKN Nusantara dapat rampung pada 2045. Rencananya di dalam UU IKN, otorita IKN akan berfungsi paling lambat pada akhir 2022.

"Kami berharap selesai semua (pembangunan IKN) pada 2045," ujar Suharso ketika berbicara di stasiun Kompas TV pada Kamis kemarin.

"Pemindahannya nanti dilakukan bertahap," kata dia lagi.