Prabowo Setuju Draf Revisi Undang-Undang Kelautan

07 Jul 2023, 09:20 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Kamis (6/7/2023).

Usai rapat, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah memberikan paraf dalam draf RUU Kelautan. Artinya, dia setuju apa yang terkandung dalam isi draf tersebut.

"Saya tanda tangan paraf saja, sudah disiapin semua," ujar Prabowo.

1. RUU Kelautan masuk daftar prolegnas

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

DPR RI telah memasukkan RUU Kelautan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU Kelautan itu masuk dalam usulan DPD untuk Prolegnas prioritas tahun 2023.

Berikut daftarnya:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
6. Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital; dan
7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

2. RUU Kelautan untuk isi kekosongan hukum

ilustrasi undang-undang (IDN Times/Aditya Pratama)

Melansir dari laman resmi Kemenkumham, RUU Kelautan disusun untuk menyiapkan kerangka aturan di bidang kelautan secara terpadu. RUU Kelautan itu juga untuk mengisi kekosongan hukum tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang ada.

RUU Keluatan nantinya berisi aturan terkait penegasan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, wawasan dan budaya bahari, tata kelola kelautan, ekonomi kelautan, pertahanan keamanan dan keselamatan di laut, lingkungan laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, sumber daya manusia, riset ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi.

3. Mahfud harap draf RUU Kelautan segera diselesaikan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mendorong agar draf RUU Kelautan segera diselesaikan.

"Segera direspons dalam upaya pembahasan bersama," ujar Mahfud Jakarta, Rabu (5/7/2023).