Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah bukan berarti tidak serius mengurus bencana banjir dan longsor Sumatra, meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Selain itu, Prabowo juga tidak mau ada anggapan pemerintah Indonesia sombong karena menolak bantuan asing. Karena itu, ia mempersilahkan bantuan tersebut diterima oleh pemerintah daerah.
"Silakan kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak," kata Prabowo rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Kendati, Kepala Negara menegaskan, menerima bantuan asing bukan berarti pemerintah tidak mampu menanggulangi bencana banjir Sumatra. Sebalinya, pemerintah sangat serius dan telah mengerahkan semua sumberdaya untuk pemulihan pascabencana Sumatra.
"Kita masalahnya adalah sebagai pemerintah kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu, karena kita benar-benar mampu," kata Kepala Negara.
Ia membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun yang mau menyalurkan bantau ke korban terdampak di Aceh, Sumatra Utara, ataupun Sumatra Barat. Nantinya, semua donatur akan difasilitasi oleh kementerian/lembaga. Ia mengatakan bantuan 2000 pcs pakaian untuk korban banjir oleh perusahaan swasta telah disalurkan kepada para korban terdampak.
"Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh, monggo. Mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut, silakan. Nanti kita fasilitasi menteri-menteri, kepala badan, ya," kata dia.
Pemerintah Kota Medan sempat menolak bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) senilai 30 ton beras plus 300 paket sembako. Keputusan itu diambil usai koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Adapun, bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar UEA Shaima Al Hebsi pada 13 Desember 2025 di Posko Bencana Gedung PKK Medan Petisah.