Jakarta, IDN Times – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan hukum yang berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. Dalam arahannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025), Prabowo menekankan hukum harus dijalankan dengan hati nurani dan tidak boleh tajam ke namun tumpul ke atas.
“Penegak hukum harus punya hati, jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, jahat,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo menyaksikan penyerahan uang hasil korupsi senilai Rp13,25 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana itu merupakan hasil pengembalian dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan, pemerintahannya tidak akan mentolerir siapa pun yang merampas kekayaan negara. Ia menantang pihak-pihak kuat yang mencoba melawan hukum dan menindas rakyat.
“Yang kuat, kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka? Jangan mereka mengira Indonesia lemah,” ucap dia.
Prabowo juga mengingatkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI agar tidak menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Ia menegaskan, hukum tidak boleh dipakai untuk mengkriminalisasi rakyat kecil.
“Saya ingatkan terus Kejaksaan, Kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apa pun. Ini saya ingatkan, karena kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga,” katanya.
Prabowo mengaku kerap menerima laporan adanya aparat penegak hukum yang bertindak tidak adil, terutama di daerah. Ia menilai tindakan aparat yang lebih memilih menindak rakyat kecil daripada pelaku kejahatan besar adalah bentuk ketidakadilan.
“Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat dengan mencari-cari hal yang tidak perlu dicari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo kemudian menyinggung kasus lama tentang anak sekolah dasar yang ditangkap karena mencuri ayam dan seorang ibu yang ditahan karena mencuri pohon. Menurutnya, praktik seperti itu mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Itu tidak masuk akal. Ada apa mengejar hal seperti itu?” imbuhnya.