Ahmad Basarah: Prabowo Tega Buka Aib Bangsa Sendiri di Luar Negeri

Basarah mengatakan, jika ia terpaksa harus mengatakan ‘Soeharto guru korupsi Indonesia’ untuk mengingatkan kembali memori kolektif bangsa Indonesia tentang bagaimana penyakit korupsi bangsa Indonesia terjadi hingga merajalela seperti sekarang ini yang diawali dengan gerakan Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 saat menjatuhkan rezim Orde Baru (Orba). 

Salah satu isu utamanya adalah pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga keluarnya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 yang lahir karena pertimbangan dalam penyelenggaraan negara selama dipimpin Presiden Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu. Yang menyuburkan KKN dan melibatkan para pejabat negara serta para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. 

“Bahkan, di Pasal 4 TAP MPR tersebut, juga terdapat perintah dilakukan penegakan hukum kepada mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka korupsi beserta kroni-kroninya. TAP ini yang kemudian menjadi dasar lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pak Prabowo pada waktu itu merupakan bagian dari sistem rezim Orde Baru bahkan beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Harto,” ucap Basarah.

Lebih lanjut, Basarah menanggapi rencana Partai Berkarya yang telah mengancamnya untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Namun demikian, Basarah yakin jika bukan hanya saja dirinya yang menyebut nama Soeharto sebagai lambang korupsi.

“Silakan kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan serta berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai Presiden koruptor. Tidak ada hal baru atas pernyataan saya tersebut. Coba saja searching dengan pertanyaan 'siapa Presiden Terkorup di Dunia?', maka yang akan keluar adalah nama mantan Presiden Soeharto, bahkan pernyataan yang lebih keras dari pernyataan saya pun cukup banyak,” paparnya.

Bahasa kiasan yang digunakan Basarah, menyebut Soeharto sebagai guru korupsi di Indonesia menurutnya berdasarkan fakta-fakta hukum mulai TAP MPR Nomor XI Tahun 1998, hingga keluarnya berbagai regulasi atas nama pemerintah yang menjadi payung hukum berbagai tindakan KKN pada era Orba. Ada juga putusan Mahkamah Agung tahun 2017 tentang Yayasan Supersemar yang telah memutuskan terjadinya kerugian negara sebesar Rp4,4 triliun. 

“Dalam bahasa hukum pidana, kerugian negara Rp4,4 triliun sebagai akibat penyalahgunaan keuangan negara tersebut disebut 'korupsi'. Sebagai fakta ilmiah paling terbaru juga dapat dilihat dari hasil penelitian disertasi Dr. Oce Madril di UGM tahun 2018 lalu. Setidaknya ada 8 Keppres yang dibuat di masa Presiden Soeharto yang diduga kuat telah menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya. Penghentian status terdakwa dalam kasus pidana korupsi Pak Harto pada waktu itu pun dilakukan bukan atas dasar alasan hukum yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, tetapi semata-mata karena alasan kemanusiaan. Praktik korupsi oleh pejabat negara pada era Orba kemudian dianggap sebagai suatu hal yang lumrah karena terlembagakan melalui regulasi pemerintah. Hal itu yang kemudian menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat eksekutif tertinggi negara hingga terjadi reproduksi sosial dan budaya korupsi di lembaga-lembaga negara hingga saat ini,” kata Basarah

Kendati demikian, Basarah sebut sikap PDIP selalu objektif dan proporsional terhadap mantan Presiden Soeharto.

“Lihat saja bagaimana sikap Bu Mega saat Pak Harto jatuh, Bu Mega tidak menggunakan jabatannya sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI untuk membalas sakit hati atas perlakuannya kepada Presiden Soekarno pada masa lalu. Bu Mega dengan sikap negarawan memaafkan Pak Harto dan bahkan merencanakan memberikan abolisi atas status terdakwa korupsi Pak Harto. Justru Pak Amien Rais yang waktu itu keras menentangnya,” tegas Basarah.

Dalam kesimpulannya, Basarah berharap tidak ada lagi pernyataan-pernyataan ataupun tindakan yang membuat rakyat Indonesia dipancing dan terpaksa harus membongkar-bongkar lagi keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan kekuasaan Orba di masa yang lalu. “Mari kita warisi api perjuangan para pendahulu bangsa kita, jangan kita warisi abunya,” pungkasnya.