Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
BPJPH.jpeg
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) dan Kepala Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (kanan) di Balai Kota Jakarta, pada Senin (13/10/2025).

Intinya sih...

  • Jakarta menjadi contoh daerah tertib sertifikasi halal

  • Halal bukan sekadar kewajiban agama, tapi standar kualitas global

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, Jakarta diharapkan menjadi provinsi yang tertib mendapatkan sertifikasi halal. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta sudah mendapatkan 5.000 sertifikasi.

"Sampai tahun 2025 ini, kita sudah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal berjumlah 15.837. Mudah-mudahan, tahun ini mendapatkan kurang lebih 5.000 (sertifikasi) lagi, sehingga Jakarta termasuk provinsi yang tertib untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal ini," kata Pramono usai menerima kunjungan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, di Balai Kota Jakarta, dikutip dari siaran pers, Kamis (16/10/2025).

Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kemitraan dengan BPJPH sejak lembaga tersebut didirikan pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2019. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM), Pemprov DKI secara berkelanjutan melaksanakan program sertifikasi halal yang telah dimulai sejak 2015 hingga saat ini.

1. Penyelenggaraan jaminan produk halal di Ibu Kota

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) dan Kepala Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (kanan) di Balai Kota Jakarta, pada Senin (13/10/2025).

Pertemuan tersebut menjadi langkah memperkuat kerja sama Pemprov DKI dan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Ibu Kota.

"Hal ini juga untuk melindungi masyarakat, dunia usaha yang berdaya saing, ekonomi yang tumbuh, dan mewujudkan Indonesia menjadi barometer industri halal global. Beliau telah menyampaikan apa yang telah dikerjasamakan selama ini yang sudah berjalan dengan baik," ujar Pramono.

2. Halal bukan sekadar kewajiban agama, tapi standar kualitas global

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan usai memberi sambutan dalam Opening Ceremony Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulsel 2025 di Baruga Phinisi KPwBI, Makassar, Rabu (1/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, mengatakan, jaminan halal telah menjadi bagian dari sistem regulasi sejak 1974 dan terus diperkuat melalui berbagai peraturan.

Dia mengatakan, halal adalah simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas, serta berlaku universal bagi semua agama dan gaya hidup modern.

"Yang ilegal yang mana? Tidak ada logo sama sekali. Tidak ada ingredients dan expired date, itulah yang dimaksud. Jadi, jelas sekali, kita akan adakan ranking, kayaknya Jakarta bakal juara nih! Karena paling tertib dan disiplin, itu yang kita harapkan. Sekali lagi, saya katakan, halal itu bukan untuk umat Islam saja, halal lifestyle, modern civilization, halal itu ada di semua agama. Halal itu simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas, itu yang terjadi di seluruh dunia," kata dia.

3. Pemprov DKI dorong percepatan sertifikasi melalui program SEHATI

BPJPH Kaltim saat melakukan pendampingan sertifikasi halal pada puluhan UMKM di IKN (IDN Times/Ervan)

Sejak 2023, Pemprov DKI bersama BPJPH menjalankan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan skema Halal Self Declare.

Program ini mencakup sosialisasi dan pendataan pelaku usaha binaan untuk difasilitasi dalam sertifikasi halal. Selain itu, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta juga menjalankan program fasilitasi sertifikasi halal reguler bagi para pelaku usaha di Ibu Kota.

Editorial Team